Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    
Korea Selatan
Parlemen Korsel Memakzulkan Presiden Park Geun hye
2016-12-09 19:25:53
 

Park Geun-hye menolak tuntutan untuk mundur.(Foto: Istimewa)
 
KOREA SELATAN, Berita HUKUM - Parlemen Korea Selatan memutuskan untuk memakzulkan presiden Park Geun-hye karena skandal korupsi. Park terlibat dalam skandal politik yang memicu protes besar yang menuntut pengunduran dirinya selama beberapa pekan terakhir.

Keputusan Majelis Nasional untuk memakzulkan Park itu dilakukan melalui pemungutan suara; 234 suara mendukung pemakzulan dan 56 menolak.

Majelis didominasi oleh partai oposisi dan independen yang ingin dia mengundurkan diri - tetapi butuh sedikitnya 28 suara tambahan dari partai Park, hasil pemungutan suara di parlemen itu menunjukan artinya sejumlah anggota partai Park, Saenuri memilih untuk memecatnya.

Meski pemungutan suara di parlemen memilih untuk memakzulkan Park, tetapi dia tidak akan digantikan segera. Dia akan diberhentikan dari jabatan dan tugasnya bakal digantikan oleh perdana menteri.

Keputusan itu tetap membutuhkan persetujuan akhir dari sembilan hakim Mahkamah konstitusi, yang memiliki waktu enam bulan untuk berunding.

Hasil pemungutan suara di parlemen itu menunjukkan Park akan menjadi presiden Korea Selatan pertama yang digulingkan di era demokrasi.

Sebelumnya Presiden Korea Selatan Park mengatakan akan menerima hasil pemungutan suara di parlemen.

Orang kepercayaan Park, Choi Soon-sil, dituduh menggunakan koneksinya dengan presiden untuk mendapatkan pengaruh dan keuntungan finansial.

Jaksa mengatakan Park memiliki peran "yang besar" dalam dugaan korupsi. Park membantah tuduhan itu dan menolak tuntutan untuk mundur, dan bersikeras dia akan menyerahkan keputusan kepada parlemen.

Sementara itu Choi, kolega dekat Park, telah didakwa dengan kasus kekerasan dan penyalahgunaan wewenang.(BBC/bh/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja

Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal

Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat

Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?

Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2