BANGKOK-Parlemen Thailand secara resmi memilih Yingluck Shinawatra sebagai perdana menteri negara itu. Ia merupakan perempuan Thailand pertama yang menjadi perdana menteri. Penunjukan Yingluck sebagai perdana menteri ini sebelumnya sudah bisa dipastikan, karena dia memimpin Partai Pheu Thai menang pemilu nasional pada Juli lalu.

Seperti diberikan BBC, partai Yingluck dan koalisinya kini memimpin mayoritas majelis rendah. Saat pemilihan berlangsung, 296 dari 500 anggota parlemen, memilih Yingluck sebagai perdana menteri. Tiga anggota menolak dan 197 lainnya abstain. Setelah secara resmi dipilih oleh Parlemen. Raja Bhumibol Adulyadej akan segera melantiknya dalam sebuah upacara yang akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan.

Yingluck, adalah adik mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra yang kini dalam pelarian. Wanita berusia 44 tahun ini, kini menghadapi tantangan untuk membawa stabilitas setelah lima tahun mengalami kericuhan politik. Saudara lelakinya—yang kebijakan populisnya berhasil mendapatkan dukungan dari kaum miskin kota dan pedesaan—digulingkan pada 2006 lalu dalam sebuah kudeta militer.

Thaksin, yang kini tinggal di Dubai, dipandang sebagai pemimpin Partai Pheu Thai secara de facto, dan pengaruhnya masih cukup besar untuk membawa adiknya memenangkan kampanye pemilu. Sejak tahun 2006, Thailand terbagi menjadi banyak daerah pemilihan. Tahun lalu ribuan pendukung Thaksin menguasai sebagian kota Bangkok selama aksi demo berbulan-bulan yang kemudian dibubarkan militer. Lusinan orang tewas dalam kekerasan tersebut.

Yingluck harus bekerja keras untuk meyakinkan para pengkritiknya bahwa dia bisa menjadi pemimpin yang kuat diluar pengaruh Thaksin. Ia yang belum pernah memiliki pengalaman politik, mengatakan ''Isu pertama yang harus diselesaikan adalah bagaimana mencapai rekonsiliasi''.

Meski partainya memenangkan mayoritas kursi di parlemen, dia mengatakan Partai Pheu Thau akan membentuk koalisi dengan empat partai lain untuk bekerja sama menjalankan negara dan memecahkan masalah rakyat. Koalisi ini akan mengontrol 60% suara di parlemen.(mic/ans)