Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Jokowi
Pelabuhan Mewah yang Diresmikan Jokowi Jadi Pelabuhan Hantu
2017-01-21 15:29:05
 

Hingga hari ini sama sekali tidak ada aktivitas berarti, layaknya pelabuhan yang ramai dengan aktivitas bongkar muat ikan dan Joko Widodo saat meresmikan Pelabuhan Perikanan Untia, di Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (26/11/2016) lalu.(Foto: Istimewa)
 
MAKASSAR, BeritaHUKUM - Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah meresmikan Pelabuhan Untia sejak tiga bulan lalu. Namun, pelabuhan yang terletak di Jalan Salodong, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan itu masih terlihat sepi dari aktivitas.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selaku otoritas pengelola Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Untia sudah menjanjikan pelabuhan ikan dengan daya tampung +150 ton ikan per hari itu bakal beroperasi penuh pada 2017. Kenyataannya, pelabuhan ini bak pelabuhan hantu karena saking sepinya dari aktivitas.

Pantauan Liputan6.com, Kamis (19/1), pintu masuk di pelabuhan yang menjadi Pusat Pendaratan Ikan (PPI) itu hanya dijaga seorang security. Pada bibir dermaga, ditemukan hanya ada dua drum bekas menghiasi pelataran tambat kapal nelayan.

Selebihnya, di Kamis pagi dengan cuaca yang cerah, sejumlah nelayan Kampung Untia terlihat fokus dengan alat pancingnya mengail ikan di sekitar bibir dermaga.

Masih dalam area pelabuhan, suasana sepi juga ditemukan di Kantor Administrasi PPI Untia dan tempat pembongkaran ikan yang sebelumnya jadi lokasi audiensi Jokowi dengan para nelayan saat peresmian PPI Untia 26 November 2016 lalu.

Dua lokasi yang bersebelahan itu sama sekali tak ditemukan seorang pun pegawai atau staf. Akibatnya, tak ada nelayan yang mau mengurus administrasi hasil tangkapannya.

"Pokoknya sejak diresmikan oleh Presiden Jokowi yang dihadiri Menteri Susi Pudjiastuti (Menteri KP) dengan sejumlah pejabat daerah, PPI Untia ini tak pernah ada kapal yang membongkar ikan hasil tangkapannya," kata Abdul Rasyid, warga Kampung Untia Salodong kepada Liputan6.com.

Hal itu dibenarkan Daud alias Rangga yang kesehariannya sebagai security bagian pintu masuk PPI Untia. Saat ditemui di pos penjagaan, Daud mengaku baru-baru ini, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo serta rombongan sempat menyambangi PPI Untia untuk mengecek kebenaran informasi yang menyebutkan nelayan ogah berlabuh di pelabuhan ikan yang diresmikan Presiden Jokowi itu.

"Memang faktanya seperti itu, Pak, dan yang ada hanya sejumlah staf PPI Untia yang datang kalau pagi hari sekitar pukul 09.00 Wita. Selebihnya, mereka pulang, dan tugas saya hanya mengawasi dan memantau orang yang masuk ke PPI Untia ini," ujar Daud.

Pernyataan senada disampaikan Lurah Untia Andi Patiroi. Ia mengatakan sejak diresmikan, pelabuhan perikanan Untia di Jalan Salodong hingga hari ini sama sekali tidak ada aktivitas berarti, layaknya pelabuhan yang ramai dengan aktivitas bongkar muat ikan.

"Masih sepi dan tak ada aktivitas. Mungkin persoalan jarak atau apa sehingga nelayan masih beroperasi di pelabuhan Paotere," kata Andi Patiroi mengenai pelabuhan di Kota Makassar itu.(ay/liputan6/idnusa/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Jokowi
 
  PDIP persilakan Jokowi keliling Indonesia: Tunjukkan ijazah asli!
  Usai Resmi Ditahan, Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi
  Jokowi Bereaksi Usai Connie Bakrie Sebut Nama Iriana,Terlibat Skandal Pejabat Negara?
  PKS Minta Jokowi Lakukan Evaluasi, Tak Sekadar Minta Maaf
  PKB Sebut Selain Minta Maaf, Jokowi Juga Harus Sampaikan Pertanggungjawaban
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?

Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja

Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal

Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat

Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2