Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
DPR RI
Peliputan Kegiatan DPR Lebih Baik dari Sejumlah Negara Di Asia
Tuesday 14 Oct 2014 16:34:02
 

Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti menilai kebebasan pers dalam meliput kegiatan Dewan di Indonesia masih lebih baik dibanding sejumlah negara.(Foto: :eka hindra/parle/iw)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti menilai kebebasan pers dalam meliput kegiatan Dewan di Indonesia masih lebih baik dibanding sejumlah negara. Bahkan negara seperti Myanmar, Afghanistan dan Thailand beberapa kali melakukan studi banding ke Sekretariat Jenderal DPR RI, guna melihat langsung proses sidang dan peliputan di DPR RI.

“Masyarakat sangat mudah mengakses karena di publish melalui website,” kata Winantuningtyastiti usai pertemuan Association of Secretaries General of Parliaments (ASGP) di Jenewa, Swiss (13/10).

Selain mempelajari tentang tata cara peliputan di DPR RI, negara-negara tersebut juga mempelajari fungsi dukungan Sekretariat Jenderal kepada Dewan.

Lebih jauh, saat menanggapi paparan Sekretaris Jenderal Parlemen Estonia terkait Public access to Records of Committee Meetings, a Case Study From Estonia, Winantuningtyastiti menjelaskan, Estonia memiliki permasalahan yang sama dengan Indonesia, dimana ada Undang-Undang tentang Kebebasan Informasi Publik.

“Saat ini mereka (Estonia) sedang digugat di Mahkamah Agung Estonia agar Undang Undang yang berlaku direvisi, ” jelasnya.(bs/eh/dpr/bhc/sya)



 
   Berita Terkait > DPR RI
 
  Polisi Tetapkan Pengguna dan Pembuat Plat DPR RI Palsu Jadi Tersangka
  Putusan MKMK Bisa Jadi Amunisi Politik Bagi DPR RI Memakzulkan Presiden Jokowi
  Seluruh Fraksi DPR, DPD dan Pemerintah Setuju RUU 5 Provinsi Dibawa ke Rapat Paripurna
  Ini Kisah 'Falun Gong' yang Hadir dalam Rapat Paripurna DPR-RI
  Henry Indraguna Dipercaya Jadi Anggota Dewan Pakar Golkar dan Tenaga Ahli DPR RI
 
ads1

  Berita Utama
Gubernur Riau Abdul Wahid Jadi Tersangka KPK, Diduga Minta 'Jatah Preman' Rp 7 Miliar dari Nilai "Mark Up" Proyek Jalan

KPK OTT Gubernur Riau Abdul Wahid

Kasus Ammar Zoni Diduga Ada Kerjasama Petugas Rutan, Komisi XIII DPR: Yang Terbukti Terlibat Bila Perlu Dipecat !

Digandeng Polri, Ribuan Ojol Deklarasi Jadi Mitra Jaga Kamtibmas di Monas

 

ads2

  Berita Terkini
 
Gubernur Riau Abdul Wahid Jadi Tersangka KPK, Diduga Minta 'Jatah Preman' Rp 7 Miliar dari Nilai "Mark Up" Proyek Jalan

KPK OTT Gubernur Riau Abdul Wahid

Viral Konten Dedi Mulyadi soal Sumber Air Aqua, Ini Klarifikasi AQUA

Kasus Ammar Zoni Diduga Ada Kerjasama Petugas Rutan, Komisi XIII DPR: Yang Terbukti Terlibat Bila Perlu Dipecat !

Mahfud MD Heran Diminta KPK Laporkan Dugaan Mark Up Proyek Whoosh: Agak Aneh Ini

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2