MANAMA (BeritaHUKUM.com) – Ketua tim independen di Bahrain yang menyelidiki tindakan pemerintah dalam menumpas aksi prodemokrasi yang berlangsung sejak Februari lalu. Tim memaparkan kesaksian dari orang-orang yang dipenjara.

Cherif Bassiouni menyatakan bahwa para tawanan dicambuk, ditendang, disetrum, dan diancam diperkosa, ketika menjalani interogasi. Tindakan ini melanggar hukum Bahrain.

Bassiouni—yang juga dikenal sebagai guru besar—mengungkapkan, dalam penyelidikannya tidak ditemukan unsur keterlibatan pemerintah Iran, meski media pemerintah setempat gencar memberitakan kemungkinan ini.

Menurut Bassiouni, seperti dilansir situs BBC, Rabu (23/11), vonis yang dijatuhkan kepada para pengunjuk rasa harus ditinjau ulang dan pemerintah sebaiknya mengeluarkan ganti rugi kepada keluarga korban, baik yang meninggal maupun yang disiksa.

Dalam kesempatan tersebut, Bassiouni memuji keputusan pemerintah menggelar penyelidikan independen tanpa tekanan dari masyarakat internasional.

Lebih dari 40 orang tewas dalam berbagai aksi menentang pemerintah. Tidak kurang dari 1.600 orang ditahan ketika aparat keamanan menumpas aksi mereka.

Gerakan menentang keluarga kerajaan dan kalangan elite politik mencapai puncaknya delapan bulan lalu. Aksi ini telah mereda namun protes sporadis masih berlangsung.

Menanggapi temuan tim independen, Raja Bahrain Sheikh Hamad bin Isa al-Khalifa mengatakan, negaranya bertekad untuk mencegah insiden serupa terjadi lagi di masa mendatang. Pihaknyajuga kecewa dengan perlakukan buruk yang dialami para tawanan. "Tindakan seperti ini tidak bisa diterima," kata Raja.

Namun, ia juga mengatakan, tidak akan membiarkan Bahrain hancur oleh hal yang ia sebut sebagai intimidasi dan sabotase. Laporan tim independen menjadi peluang bersejarah bagi Bahrain untuk melakukan perubahan.

Juru bicara pemerintah Bahrain, Sheikh Abdulaziz al-Khalifa mengatakan masyarakat Bahrain masih terpecah. "Agar kita bisa menatap masa depan, kita harus mencari kebenaran. Laporan ini menjelaskan kepada kita apa yang terjadi sejak Februari lalu. Informasi laporan ini akan kami pakai untuk menyusun peta jalan guna menyatukan seluruh komponen masyarakat di Bahrain," kata al-Khalifa.(bbc/sya)