JAKARTA, Berita HUKUM - Bencana gempa secara beruntun yang menimpa Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menimbulkan kerusakan luas dan korban jiwa. Ironisnya, pemerintah belum juga menetapkan kondisi tersebut sebagai bencana nasional. Pemerintah pun dinilai tidak peka atas penderitaan masyarakat setempat dan tidak tanggap terhadap bencana tersebut.

Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai, kerusakan yang paling luas adalah infrastruktur. Tidak saja rumah-rumah dan fasilitas umum, jalan-jalan penghubung juga mengalami kerusakan parah. Bandara dan pelabuhan ikut mengalami kerusakan. Kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan miliar.

"Pemerintah wajib menetapkan bencana gempa Lombok ini sebagai bencana nasional. Wilayah Lombok Timur dan Lombok Utara lumpuh. Pemda tak bisa berbuat banyak. Kerugian ekonomi sosial terutama sektor pariwisata paling terdampak. Wisatawan asing pun bisa kapok datang ke Lombok lagi, bila penanganan bencananya seperti ini. Selama ini pemerintah pusat hanya menyerahkannya kepada Pemda setempat. Padahal, Pemda punya keterbatasan," keluh Bambang kepada Parlementaria lewat sambungan telepon, Selasa (21/8).

UU No.24/2007 tentang Penanggulangan Bencana sudah mengamanatkan agar pemerintah segera menetapakan tragedi Lombok sebagai bencana nasional sesuai indikator yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU No.24/2007. Indikator sebagai bencana nasional di Lombok sudah terpenuhi seperti jumlah korban yang banyak, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, dan cakupan luasnya wilayah yang tekena bencana.. Hingga saat ini Perpres yang menetapkan status bencana nasional itu belum terbit.

Ditambahkan Bambang, yang juga memprihatinkan adalah evakuasi para turis asing dari Pulau Gili hanya menggunakan perahu kelotok milik warga. Penanganan evakuasi semacam ini, nilai politisi Partai Gerindra itu, sangat primitif. Di sisi lain, pelibatan TNI dalam membantu para korban juga masih minim. Padahal, dalam kasus kebakaran hutan yang tidak ada korban jiwa saja, pelibatan TNI sangat maksimal.

Dalam kasus bencana Lombok, sambung Bambang, pemerintah dinilai tidak punya prikemanusiaan. Bahkan, menteri-menteri juga dinilainya asal bicara dan tak mengerti aturan hukum. "Menteri tak usah ngomong kalau tak ngerti aturan, terutama para menteri yang sedang sibuk menjadi caleg untuk Pemilu tahun depan," ucap politisi dapil Jatim I ini.

Menurutnya, Lombok harus diprotek keselamatannya secara baik. Satu saja nyawa manusia hilang, nilainya tak terhingga. Pemerintah tidak serius tangani bencana ini. Padahal, Bali dan Lombok sebagai ikon pariwisata nasional bisa rusak akibat penanganan bencana yang tidak serius ini,(mh/sf/DPR/bh/sya)