Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    
Myanmar
Pemerintah Myanmar Apresiasi Upaya Jusuf Kalla
Saturday 11 Aug 2012 05:39:55
 

Jusuf Kalla dan Presiden Myanmar U Thein Sein (Foto: antara)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Myanmar mengapresiasi upaya Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla dalam membantu menyelesaikan konflik Rohingya.

Hal ini terungkap dalam pertemuan Presiden Myanmar beserta jajarannya dengan Jusuf Kalla di Istana Kepresidenan Myanmar di Nay Pyi Taw, Jumat.

Ikut dalam rombongan Jusuf Kalla, yaitu mantan juru runding Perundingan Helsinski Hamid Awaluddin, Dubes RI untuk Myanmar S Sumarsono, dan Asisten Sekjen OKI Atta Abdul Manna.

Presiden Myanmar U Thein Sein mempersilahkan Kalla untuk melihat langsung kondisi yang terjadi di Provinsi Rakhine tersebut.

Saat pertemuan tersebut terungkap, pemerintah Myanmar menyesalkan adanya pemberitaan yang mengatakan terjadi konflik etnis yang berujung pada konflik agama. Menurut mereka, pertikaian terjadi akibat aksi kriminal yang terjadi di dalam masyarakat yang berujung pada konflik komunal.

"Karena itu kita mengingatkan kepada pemerintah Myanmar untuk segera menyelesaikan konflik komunal ini sebelum mengarah ke konflik agama," kata Jusuf Kalla usai pertemuan itu.

Kalla menyebutkan, selama ini simpang siur pemberitaan konflik ini terjadi akibat adanya anggapan pemerintah Myanmar yang belum terbuka.

Masyarakat internasional kemudian menjadi salah tafsir atas apa yang terjadi di provinsi tersebut. "Karena itu, Presiden Myanmar meminta kita untuk melihat langsung apa yang terjadi di sana. Rencananya besok kita akan pergi ke ibu kota Rakhine, Sittwe. Dan kita merupakan salah rombongan pertama yang diperbolehkan masuk ke sana," ujarnya.

Menteri Sosial Kesejahteraan dan Penempatan Kembali Myanmar U Aung Kyi menyatakan, pemerintah Myanmar terus berusaha agar konflik ini segera diakhiri. Pihaknya sudah bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga non-pemerintah lainnya dalam meredakan konflik ini.

"Namun media massa memberitakan seakan-akan kita tidak bekerja sama sekali," ujarnya, sebagaimana yang dikutip dari kantor berita Antara.

Ia mengungkapkan setidaknya saat ini terdapat 60 ribu pengungsi yang terimbas konflik tersebut. "Dan kita ingin mereka kembali lagi ke rumahnya begitu konflik ini selesai," katanya.(ar/ant/bhc/sya)



 
   Berita Terkait > Myanmar
 
  BKSAP Mengutuk Keras Eksekusi Junta Myanmar atas Aktivis Demokrasi
  Pengadilan Myanmar Jatuhkan Vonis 4 Tahun Penjara Bagi Aung San Suu Kyi
  BKSAP DPR Dorong Upaya Penyelesaian Konflik di Myanmar
  Uni Eropa dan Inggris Jatuhkan Sanksi Baru untuk Pejabat Militer Myanmar
  ASEAN Harus Punya Visi Baru Akhiri Aksi Brutal di Myanmar
 
ads1

  Berita Utama
Kapolda DIY Copot Kapolresta dan Kasatlantas Polresta Sleman Buntut Kasus Hogi

Kapolri Sebut Potensi Muncul 'Matahari Kembar' Jika Polri Tidak Dibawah Langsung Presiden

Sorot Penetapan Tersangka Hogi, Komisi III DPR Panggil Kapolresta dan Kajari Sleman

Bupati Pati Sudewo Jadi Tersangka Kasus Dugaan Jual Beli Jabatan dan Suap di DJKA Kemenhub

 

ads2

  Berita Terkini
 
Kapolda DIY Copot Kapolresta dan Kasatlantas Polresta Sleman Buntut Kasus Hogi

Kapolri Sebut Potensi Muncul 'Matahari Kembar' Jika Polri Tidak Dibawah Langsung Presiden

Sorot Penetapan Tersangka Hogi, Komisi III DPR Panggil Kapolresta dan Kajari Sleman

Mintarsih Ungkap Hak di Balik 'Penggorengan Saham' Sorotan Menkeu Purbaya

Bupati Pati Sudewo Jadi Tersangka Kasus Dugaan Jual Beli Jabatan dan Suap di DJKA Kemenhub

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2