JAKARTA, Berita HUKUM - Para relawan pendukung pasangan Capres-Wapres nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, melakukan aksi unjuk rasa damai di depan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, perihal pihak KPU yang tidak memberikan keadilan dan demokrasi dengan tidak mengindahkan rekomendasi yang diberikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melakukan kroscek ulang pada 5.800 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diduga terdapat pelanggaran.

"Kami tidak mempermasalahkan siapa yang menang dalam Pilpres 2014. Yang kami tidak terima adalah kinerja KPU yang tidak menegakkan demokrasi karena tidak mengindahkan rekomendasi Bawaslu. Kami hanya menginginkan keadilan," ujar seorang orator di atas mobil komando di Jalan Imam Bonjol, Menteng Jakarta Pusat, Senin siang (21/7)

Sebagai bentuk kekecewaan, ratusan masa pengunjukrasa pun menggotong replika keranda mayat dan sangkar burung, sebagai simbol matinya demokrasi para komisioner KPU RI sebagai penyelenggara Pilpres 2014.

Di tengah suasana sibuk para anggota dan Ketua KPU dengan Rapat Pleno Rekapitulasi Nasional di dalam gedung KPU, para pendemo datang secara silih berganti dalam menggeler aksi di jalanan pas di depan kantor KPU. Para pendemo seakan tak henti-hentinya dalam berorasi. Mereka menuntut KPU harus melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah TPS yang ada dibeberapa daerah di Jakarta dan di Indonesia.

Andre Rosiadi selaku tim kampanye Nasional pendukung Prabowo-Hatta beserta masa Badan Esekutif Mahasiswa (BEM) Jakarta Raya Aliansi Penyelamat Pemilu dan Pasopati yang turut andil, serta menggelar aksi ini meng-klaim bahwa demonstrasinya dimaksudkan untuk aksi damai yang anti kekerasan.

“Kita menginginkan Pemilu kali ini berjalan secara jujur, adil dan damai," ujarnya. Serta melakukan Aksi simbolis tutup mulut ini juga datang dari aliansi BEM se-Jakarta Raya, Aliansi Penyelamat Pemilu dan Pasopati,” teriak Andre.

Menurutnya, pihaknya mempertanyakan netralitas KPU beserta keengganannya melakukan PSU yang sudah mendapat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

“Rekomendasai Bawaslu DKI Jakarta di 5.800 TPS, kami juga minta PSU di sejumlah TPS di Jatim, kita minta PSU aja, bukan Pemilu Ulang,” terangnya.

Pantauan pewarta, pihak Aparat Kepolisian melakukan pengamanan ketat pada pendemo aksi unjukrasa dan memblokade akses Jalan Imam Bonjol yang menuju ke Bundaran HI, sehinga arus lalu lintas di daerah tersebut menjadi lumpuh dan macet.(bhc/bar)