JAKARTA, Berita HUKUM - Penerimaan negara dari ekspor menunjukkan tren menurun. Saat yang sama pemerintah malah menumpuk utang. Dalam kondisi seperti ini, harusnya ada penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah.

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengungkapkan hal tersebut saat dihubungi Kamis (11/2). "Tak masuk akal, memang. Ketika penerimaan negara dari ekspor terus menurun, pemerintah malah menumpuk utang. Akal sehat di mana pun tidak bisa menerima tindakan itu. Mestinya yang dilakukan adalah penghematan dan bukan justru menambah utang yang akan menjadi beban bertahun-tahun."

Politisi Partai Gerindra ini menyeru pemerintah agar serius memperhatikan posisi utang negara, termasuk utang swasta. Seperti diketahui, posisi utang pemerintah telah mencapai Rp3.000 triliun yang terdiri dari pinjaman sebesar Rp752 triliun dan surat utang negara atau SBN Rp2.347 triliun. Ini sudah lampu merah, karena bisa membawa Indonesia pada jurang kebangkrutan, kata Heri. Utang tersebut memiliki tenor jangka panjang dengan bunga komersil.

Sementara posisi utang swasta USD 167 miliar, jauh lebih tinggi daripada utang pemerintah. Posisi utang ini sekali lagi, ucap Heri, akan menjebak nilai tukar rupiah ke posisi paling dalam. Ditambahkan Heri, pemerintah sudah begitu banyak menerbitkan SBN untuk membiayai APBN 2016. Itu sama saja pemerintah secara sadar sedang menjerumuskan 250 juta rakyat Indonesia menuju kebangkrutan dan penguasaan asing.

"Saat ini, penerbitan SBN yang mencapai lebih dari Rp2.000 triliun menjadi pintu masuk kepemilikan asing terhadap kekayaan nasional," ujar Heri.

Lebih lanjut politisi dari dapil Jabar IV itu mengungkapkan, saat ini rasio utang luar negeri terhadap produk domestik bruto dan debt service ratio masing-masing sebesar 32,9 persen dan 46,2 persen. Angka itu masih cukup tinggi dan terus menggerus penerimaan negara dari ekspor. Penerimaan ekspor hanya habis untuk bayar utang, belum termasuk bunga.(mh/dpr/bh/sya),