Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Politik
Pengamat: Kalau Sekarang Mahasiswanya Demonstrasi, Sudah Pasti Tujuannya 'Negosiasi Resuffle'
Thursday 19 Mar 2015 03:54:17
 

John Helmi Mempie, Pengamat Intelijen saat wawancara dengan wartawan di Cikini Jakarta.(Foto: BH/mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Kondisi 'kegaduhan' politik dan hukum yang terjadi menurut John Helmi Mempie sebagai Pengamat Intelijen mengatakan bahwa, kalau gerakan mahasiswa saat ini tentu hanya rekayasa dan pasti ada yang mendorong. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya tujuannya apa? Karena itu menurut Mempie, "Gak ada Oposisi saat ini. Ini semua transaksi negosiasi semua kok. Anehnya lagi, kok gerakan ini seolah olah akan serempak nantinya untuk tanggal 20 Mei nanti?."

Jika dicermati lebih lanjut, Forum Rektor itu kan setahun yang lalu masuk dalam timses Jokowi-JK, "Kalau sekarang mahasiswanya pada demonstrasi. Sudah pasti tujuannya untuk negosiasi Resuffle...." ujar Memphi, kepada para wartawan saat diwawancarai di Cikini, Jakarta Pusat pada, Rabu (18/3).

Sementara, berbeda halnya dengan kondisi letupan sosial, seperti "Begal Motor". Peristiwa seperti ini menurut John Memphi bahwa, "Begal motor masuk dalam kategori gerakan sosial juga. Karena mereka (pembegal) protes terhadap kemapanan, makanya mereka membegal orang yang mampu. "Dan perlu menjadi catatan pula bahwa, peristiwa 'letupan sosial' tidak dapat diprediksi, sewaktu waktu dapat terjadi," jelasnya.

"Poin utama untuk menghentikan aksi unjuk rasa, gerakan sosial yang terjadi adalah bagaimana menyelesaikan persoalannya, sampai kapan orang tahan kelaparan. Hanya TNI yang mampu menyelesaikan jika ada apa apa," pungkas John Helmi Memphi.

Sementara, Mahasiswa yang akhir-akhir ini dicemooh publik karena sikap diamnya terhadap penderitaan rakyat, kini mulai bergerak.

Kemarin Senin (16/3) Mahasiswa di Jawa Timur dan Jawa Barat mulai bergerak. Di Jawa Timur dimotori Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang yang menggelar aksi 'Raport Merah Jokowi' di DPRD dan Balaikota Malang.

Realisasi kerja dan kinerja Presiden Joko Widodo dinilai jelek oleh mahasiswa.

"Banyak kinerja Presiden Joko Widodo yang buruk. Kami memberikan waktu untuk perbaikan kinerja. Jika tidak, kami akan turun ke jalan," kata Presiden Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang, Reza Adi Pratama, saat menggelar aksi bersama ratusan mahasiswa di DPRD dan Balai Kota Malang, Senin (16/3), seperti dilansir VIVAnews.

Sementara itu di Jawa Barat, Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Barat membubuhkan tandatangan di kain putih sebagai bentuk dukungan untuk menurunkan Joko Widodo dari kursi Presiden RI saat melakukan unjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (16/3) lalu.

Dalam aksinya ratusan mahasiswa dari berbagai daerah di Jabar ini mengeluarkan Surat Peringatan Pertama (SP-1) yang ditujukan kepada Presiden RI Joko Widodo untuk satu bulan ke depan dengan tuntutan mengembalikan subsidi BBM, turunkan harga bahan pokok, nasionalisasi aset, bersikap tegas dalam setiap agenda pemberantasan korupsi, bersikap pro rakyat dan tidak terintervensi oleh kepentingan politik, segera stabilkan nilai rupiah, dan realisasikan Nawa Cita.

Setelah dimotori Jawa Timur dan Jawa Barat, kini mahasiswa Universitas Indonesia (UI) akan turun ke jalan.

Dalam poster yang ramai beredar di social media, Mahasiswa UI yang tergabung dalam BEM SELURUH UNIVERSITAS INDONESIA akan menggelar aksi pada Jumat 20 Maret mendatang. Aksi akan digelar di Kampus UI Salemba Jakarta.(pkspiyungan/bhc/mnd)



 
   Berita Terkait > Politik
 
  Dasco Gerindra: Prabowo dan Megawati Tak Pernah Bermusuhan, Saya Saksinya
  Moralitas dan Spiritualitas Solusi Masalah Politik Nasional Maupun Global
  Tahun Politik Segera Tiba, Jaga Kerukunan Serta Persatuan Dan Kesatuan
  Memasuki Tahun Politik, HNW Ingatkan Pentingnya Siaran Pemberitaan yang Sehat
  Syahganda Nainggolan Desak Jokowi Terbitkan Inpres Agar Menteri Tak Bicara Politik Sampai 2023
 
ads1

  Berita Utama
Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

Istana Dukung Kejagung Bersih-bersih di Pertamina: Akan Ada Kekagetan

Megawati Soekarnoputri: Kepala Daerah dari PDI Perjuangan Tunda Dulu Retreat di Magelang

Usai Resmi Ditahan, Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi

 

ads2

  Berita Terkini
 
BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

10 Ribu Buruh Sritex Kena PHK, Mintarsih Ungkap Mental Masyarakat Terguncang

Anak 'Crazy Rich' Alam Sutera Pelaku Penganiayaan, Sudah Tersangka Tapi Belum Ditahan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2