KAIRO (BeritaHUKUM.com) – Penguasa militer Mesir menawarkan mempercepat pemilihan presiden. Hal ini diusulkan sebaga salah satu memenuhi tuntutan pengunjuk rasa yang hingga kini masih memenuhi Lapangan Tahrir, Kairo Mesir, Rabu (23/11).

Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Mesir, Mohamed Hussein Tantawi dalam siaran TV nasional, menyatakan bahwa pemilihan presiden akan terselenggara pada Juli 2012. Sedangkan pemilihan legislatif yang dijadwalkan berlangsung pekan depan, tetap akan dilaksanakan disertai referendum pengalihan kekuasaan jika dipandang perlu.

Pernyataan ini muncul, setelah berhari-hari ribuan orang melakukan aksi demonstrasi di Lapangan Tahrir dengan tuntutan percepatan reformasi. Puluhan ribu orang kembali membanjiri lokasi itu, sejak Selasa (22/11) kemarin. Namun, sebagian besar demonstran menolak tawaran penguasa militer. "Kami tidak akan pergi, dia (Tantawi) yang harus pergi," seru pendemo.

Pada Selasa (22/11) malam, aparat keamanan Mesir akhirnya mengirim pasukan bersenjatakan gas air mata dan menyemprotkannya ke arah demonstran, sehingga mereka lari kocar-kacir. Perlakuan ini dikecam pemerintahan AS, yang mengutuk penggunaan kekuatan polisi yang "berlebihan". Sedikitnya sudah 28 orang tewas sementara ratusan lainnya cedera akibat aksi yang berjsalan sejak Sabtu (19/11) lalu.

Pemilu parlemen sudah akan dimulai pekan depan, dalam rangkaian upaya untuk reformasi demokratis setelah aksi massa berhasil menggulingkan Presiden Hosni Mubarak pada Februari lalu. Namun, sebagian besar warga Mesir khawatir kekuatan militer akan nekat bertahan demi kekuasaan, apapun hasil pemilu nanti.

Di bawah rencana yang sudah dibuat pihak militer, pemilu presiden kemungkinan belum akan diselenggarakan hingga 2013. Sedangkan kemauan kubu militer melontarkan tawaran percepatan pemilu presiden menunjukkan adanya kesediaan militer memberikan konsesi besar.

Panglima Tantawi mengatakan bahwa keberadaan militer semata untuk melindungi rakyat bukan untuk mempertahankan kekuasaan. Sementara menurut Perdana Menteri Essam Sharaf, masyarakat Mesir seharusnya bersikap lebih tenang menghadapi situasi ini.(bbc/sya