JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah Emir Moeis (EM) ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), langkah KPK pun tak berhenti sampai disitu saja. KPK juga memastikan, kemungkinan akan ada tersangka lain yang akan dijerat pidana korupsi. Namun KPK meminta publik untuk bersabar, karena penyelidikan masih dilakukan.

Juru Bicara KPK, Johan Budi SP pada press conferencenya mengatakan KPK masih menunggu perkembangannya, dan kemana arah pengembangannya.

"Masih dikembangkan, belum berhenti pada titik EM ini sebagai tersangka. Kita tunggu saja sejauh mana perkembangannya, kemana arah pengembangannya," ujar Johan, di gedung KPK, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (11/7).

Ketika disinggung apakah pihak yang sedang dibidik KPK adalah pemberi suap yang ditengarai berasal dari pihak asing, Johan tak mau berspekulasi.

Meski begitu, dia mengakui penyidik KPK telah memeriksa beberapa warga asing yang berdomisili di luar Indonesia, terkait penyidikan kasus yang menjerat Emir Moeis.

"Saya kira ada hubungannya mengenai upaya KPK meminta keterangan kepada sejumlah orang asing. Karena, WNA tidak berdomisili di Indonesia," tuturnya.

Beberapa waktu lalu, Johan pernah mengungkapkan upaya KPK memeriksa dua saksi di Washington DC, Amerika Serikat, terkait kasus PLTU Tarahan. Hal itu dikemukakan Johan, Selasa (21/5/2013) lalu.

Dari informasi yang diperoleh, pemeriksaan KPK terhadap dua saksi terkait kasus dugaan korupsi dengan tersangka Emir Moeis, digelar bersamaan dengan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, menyangkut bailout Bank Century di Washington DC belum lama ini.

Sementara, Ketua KPK Abraham Samad pernah menyatakan menemui kendala dalam mengusut kasus Emir Moeis, lantaran melibatkan pihak Amerika Serikat (AS).

"Untuk kasus Emir Moeis ada kendala karena melibatkan negara lain (AS)," ungkap Ketua KPK Abraham Samad di Kantor KPK, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Kendala menyangkut hubungan Indonesia dan AS disinggung Abraham, lantaran dari informasi yang berhasil dihimpun, kasus dugaan korupsi proyek pembangunan PLTU Tarahan, Lampung Selatan tahun 2004, juga membawa-bawa PT Alstom asal AS.

"Jadi, ada hambatan jarak, diplomasi, dan hubungan bilateral kedua negara. Sehingga diperlukan kesepahaman," jelasnya.

Seperti diketahui, Pemeriksaan Emir ini merupakan yang pertama. Sejak ditetapkan sebagai tersangka hampir setahun lalu, Emir belum diperiksa apalagi ditahan.

KPK menetapkan Emir sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR 1999-2004 dan 2004-2009. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu diduga menerima suap lebih dari 300.000 dollar AS dari Alstom, selaku pemenang tender PLTU Tarahan.

KPK menjerat Emir dengan Pasal 5 Ayat 2, Pasal 12 Huruf a atau b, Pasal 11, dan atau Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam kasus ini, KPK telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk petinggi PT Alstom Indonesia.

Selain itu, KPK telah menggeledah tiga lokasi terkait kasus tersebut, yakni kantor Alstom Indonesia, rumah Emir Moeis di kawasan Kalibata, dan rumah dosen UI yang juga Direktur Utama PT Artha Nusantara Utama, Zuliansyah Putra Zulkarnaen, di Jagakarsa.(bhc/opn)