JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam rangka memperingati Hari Kartini dan ulang tahun Gerakan Nasional Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) ke-2, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rangkaian kegiatan antikorupsi pada Kamis-Sabtu (21-23/4) di sejumlah titik di Jakarta.

Kegiatan tersebut diawali dengan menyelenggarakan acara pendidikan antikorupsi di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) pada Kamis (21/4) di lima wilayah DKI Jakarta. Sorenya, akan digelar peluncuran SPAK sebagai salah satu bentuk Revolusi Mental di Monumen Nasional dan Lenggang Jakarta. Dalam kegiatan tersebut, akan dihadiri Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan Deputi VI Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Duta Besar Kemenko PMK Sujatmiko.

Kegiatan ini juga akan dihadiri komunitas antikorupsi, antara lain Transparency International Indonesia (TII), Indonesia Corruption Watch (ICW), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI), serta Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA).

Hari berikutnya, seminar antikorupsi akan digelar pada Jumat-Sabtu (22-23/4) di HOTEL Sari Pan Pasific Jakarta. Dengan tema "Mulai Jujur dari Sekarang", seminar ini menghadirkan sejumlah pembicara, antara lain Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Menterai Agama Lukman Hakim Saifuddin, Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik Busyro Muqoddas, serta menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani sebagai pembicara kunci.

Perayaan ini juga secara serentak dilakukan di 20 provinsi. Tujuannya, agar semangat Kartini masa kini dalam melakukan perubahan, khususnya dalam upaya pencegahan korupsi, dapat menggema di seluruh Indonesia.

Sejak digagas dua tahun lalu, Gerakan Nasional SPAK telah memiliki lebih dari 550 agen perubahan yang terdiri dari kaum perempuan dengan berbagai latar belakang, seperti ibu rumah tangga, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dosen, guru, tokoh agama, pengusaha, mahasiswa, tokoh masyarakat dan aktivis. Mereka tersebar di 20 provinsi yang secara aktif menyebarkan pendidikan antikorupsi kepada berbagai elemen masyarakat secara suka rela.

Di beberapa daerah, mereka bahkan telah mencetak agen-agen baru yang membuat gerakan ini makin meluas. Di Sulawesi Selatan misalnya, ada 50 anak Agen Sembilan Nilai Antikorupsi (SEMAI), yaitu anak-anak berusia 8-13 tahun yang telah mengikuti pelatihan untuk menyebarkan 9 nilai moral di kalangan anak-anak.

Dalam perjalanannya, gerakan ini berkembang cukup pesat. Hal ini tak bisa dipisahkan dari prinsip dasar gerakan SPAK yang memandang peran penting perempuan dalam menjaga nilai-nilai dan moralitas, baik sebagai ibu, istri maupun sebagai anggota masyarakat.

Sejumlah perubahan juga telah banyak terjadi, misalnya orangtua murid yang tidak lagi memberi hadiah pada guru dan sebaliknya guru tidak menerima hadiah dari orangtua murid; menolak membayar suap saat mengurus dokumen kependudukan; tidak memakai kendaraan dinas untuk keperluan pribadi; pegawai pemkot tidak datang terlambat atau menggunakan waktu kerja untuk hal pribadi; serta siswi sebuah SMP yang membuat deklarasi "anti nyontek". Ada pula kisah seorang pengusaha perempuan membatalkan keikutsertaan dalam sebuah proyek bernilai milyaran rupiah yang telah dimenangkannya, karena harus menyuap.

Perubahan perilaku ini menunjukkan telah munculnya pemahaman mendasar tentang bahaya korupsi bagi kehidupan bermasyarakat. Perubahan ini juga sejalan dengan Revolusi Mental yang diprakarsai Presiden Joko Widodo yang dimulai dari diri sendiri, disemai dalam keluarga dan meluas ke masyarakat.

Diharapkan, gerakan ini mampu memproduksi sebanyak mungkin para perempuan dan organisasi perempuan untuk ikut berpartisipasi dengan melindungi diri dan keluarga dari perilaku koruptif sekecil apapun. Tentu saja, harapan besarnya agar masyarakat mampu menjadikan korupsi sebagai musuh yang harus diperangi bersama.(kpk/bh/sya)