JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pemerintah segera mengeluarkan permen (peraturan menteri) tentang peningkatan nilai tambah industri tambang. Langkah ini diambil, agar hasil tambang tidak hanya dijual bahan baku mentah, melainkan bahan jadi.

"Permen ini harus segera diterbitkan. Kebijakan ini sebagai upaya, agar hasil tambang Indonesia memiliki nilai tambah sebelum dijual," kata Direktur Pembinaan Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), Tatang Sabarrudin di Jakarta, Senin (19/9).

Tatang menjelaskan, dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia belum maksimal. Jadi hasil tambang yang didapat menjadi kurang memiliki nilai jual. "Saya kira perlu dikembangkan industri manufaktur berbahan baku mineral dan batubara, untuk menyerap produksi peningkatan nilai tambahan pertambangan. Sehingga, tidak lagi menjual tanah air," jelas dia.

Dengan adanya permen tersebut dirinya berharap perusahan perusahan tersebut nantinya dapat mengolah konsentrat menjadi bahan. Biasanya Jadi lempeng-lempeng tembaga yang dijadikan kabel tembaga atau pipa tembaga.

"Mudah-mudahan saja bisa jalan, begitu juga mineral bukan logam yang harusnya kehilir juga. Sebab bahan baku kita ada, yang kita tidak punya hanya prosesingnya saja yang ketinggalan," jelas dia.

Dalam kesmepatan terpisah, Ketua Lembaga Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin, Didik J Rachbini mengatakan, penerimaan negara dari sektor pertambangan saat ini masih sangat kecil atau hanya 1 persen dari penerimaan negara secara keseluruhan.

"Industri tambang itu masih kontroversial, dari merdeka sampai saat ini. Berapa yang diterima oleh negara dari tambang ini. Hanya 1 persen secara keseluruhan," ungkap Didik.

Didik menjelaskan, sedikitnya penerimaan negara dikarenakan selama kurang lebih dari 4-5 tahun dekade terakhir ini kebijakan sektor pertambangan ditelantarkan. "Ada masalah politik ekonomi, kebijakan dan peranan asing yang begitu dominan. Akibatnya penerimaan negara dalam bidang ini sangat kecil dan tidak signifikan. Atau hanya sepersepuluh dari pertambangan total," selorohnya.

Ia menambahkan, pendapatan negara bukan pajak pada tahun 2011 sesuai RAPBN diperkirakan mencapai Rp 272,7 triliun atau turun menjadi Rp 13,8 triliun. Dalam APBN-P 2011 ditargetkan sebesar Rp 286,6 triliun. “Memang perlu kebijakan yang berani untuk meningkatkan pendapatan sektor pertambangan,” tandas dia.(inc/ind)