JAKARTA, Berita HUKUM - Adanya pihak-pihak yang meragukan pelaksanaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan mulai 1 januari 2014 boleh-boleh saja. “ Kalau ragu boleh, tetapi saya mengamati PT Askes itu sudah memiliki kantor di 34 Propinsi, sudah disiapkan providernya. Ada masa transisi dalam penerbitan kartu BPJS Kesehatan, tetapi kartu yang lama masih bisa dipakai sehingga pelayanan dengan kartu lama bisa berjalan," kata Ketua DPR Marzuki Alie menanggapi pelaksanaan BPJS mulai 1 Januari 2004.

Menurut Marzuki, memang ada persoalan, sisa dana yang lama yang belum dibayar. Ini tanggungjawab siapa, bukan BPJS Kesehatan melainkan tanggungjawab pemerintah untuk melunasinya.

“Jadi jangan dibebankan kepada BPJS Kesehatan dimana kejadiannya sebelum tahun 2014. Itu saja masalahnya, kalau yang lain saya kira kita dukung Askes sebagai pelaksana BPJS Kesehatan untuk melakukan UU ini,” ungkapnya.

Karena itu Pimpinan Dewan dari Fraksi PD ini meminta jangan meragukan, justru kita dorong agar BPJS bisa dilaksanakan untuk kepentingan rakyat. “ Bila ada hal yang masih kurang kita kasih tahu, yang belum jalan kita diskusikan supaya sempurna,” tandas Marzuki menambahkan.

Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan Selasa (31/12) ini akan meresmikan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) dan peluncuran Program Jaminan Kesehatan Nasional. (JKN) di Istana Kepresidenan, Bogor.

Mulai tanggal 1 Januari 2014 BPJS Kesehatan langsung beroperasi untuk menyelenggarakan JKN. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi pada 1 Juli 2015.

"Presiden yang akan memimpin peresmian ini. Program ini adalah amanat UUD 1945. Ini yang dicita-citakan masyarakat yang menginginkan perlindungan saat sakit," kata jubir Kepresidenan Julian Aldrin Pasha.

BPJS Kesehatan ini adalah transformasi dari penyelenggara sebelumnya yaitu PT. Askes. Sedangkan untuk BPJS Ketenagakerjaan adalah transformasi dari PT. Jamsostek.

Sekitar 121 juta jiwa menjadi peserta BPJS Kesehatan di awal tahun 2014 ini. Selain itu, BPJS Kesehatan juga sudah menerima pendaftaran kepesertaan baru. Pemerintah menyatakan dari segi operasional sudah dipersiapkan seoptimal mungkin untuk pelayanan.(mp/dpr/bhc/rby)