Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Perppu MK
Perppu MK Ditolak Fraksi PDI Perjuangan
Monday 09 Dec 2013 17:25:38
 

Ilustrasi, DPP PDI Perjuangan.(Foto: BeritaHUKUM.com/riz)
 
JAKARTA, Berita HUKUM – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI P) DPR tetap menolak kehadiran Perppu Mahkamah Konstitusi. Hal ini ditegaskan Trimedya Pandjaitan di sela-sela rapat kerja Fraksi PDI-P, di Senayan Jakarta.

“Tidak ada urgensinya Perppu MK. Seyogyanya Perppu MK harus ditolak,” kata Anggota DPR RI Komisi III ini, Senin (9/12). Sebagaimana diketahui Komisi III DPR tengah membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang (Perppu) nomor 1/2013 tentang Mahkamah Konstitusi (MK).

Adapun sikap Komisi III terkait Perppu akan ditetapkan sebelum masa reses 20 Desember 2013, dimana sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsuddin optimistis bahwa Perppu nantinya bakal disetujui Komisi III.

Menurut Menkumham, Perppu sangat penting untuk mengembalikan wibawa MK, dan akan berupaya meyakinkan fraksi-fraksi di Komisi III.

“Kegentingan memaksa itu adalah runtuhnya wibawa MK. Sampai saat ini tetap kita rasakan. Kejadian di MK itu cermin daripada kegentingan memaksa,” ujar Amir. MK sendiri tidak menolak kehadiran Perppu dan tidak ada pernyataan MK yang sifatnya resisten atas Perppu.(bhc/mdb)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres

IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni

Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden

Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional

 

ads2

  Berita Terkini
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres

• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni

• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden

• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional

• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2