KAIRO (BeritaHUKUM.com) – Para pejabat pemilihan umum Mesir tidak dapat memastikan kapan pemilihan presiden akan digelar. Jika terlaksana, pemilihan presiden ini merupakan yang apertama, sejak digulingkannya Hosni Mubarak.

Dalam jumpa pers pada Minggu (19/2) waktu setempat, komisi pemilu Mesir hanya dapat menyatakan bahwa harapan proses pemilihan dapat diselesaikan akhir Mei. “Penundaan itu dikarenakan masalah pengaturan pemberian suara warga yang tinggal di luar negeri dan kementrian luar negeri meminta waktu lebih banyak,” kata Ketua Komisi Pemilu Mesir, Faruq Sultan dalam saluran televisi Nile News.

Berdasarkan laporan BBC, penundaan itu kemungkinan karena terjadi perdebatan tentang tanggal pengalihan kekuasaan kepada pihak sipil. Berdasarkan ketetapan yang dibuat dalam referendum tahun lalu, presiden akan menjabat selama empat tahun dan bisa memegang jabatan dua kali.

Sebelumnya, anggota komisi pemilu Ahmed Shams el-Din mengatakan kepada media Mesir, "Pemilu akan dimulai pada minggu pertama Juni sampai minggu terakhir Juni, bila ada pemilihan ulang,” tuturnya.

Dewan Militer yang saat ini memegang kekuasaan -yang dikepalai Marsekal Tantawi- menghadapi tekanan untuk memajukan pemilihan presiden pada Mei nanti. Namun, dewan memperingatkan bahwa mereka tidak mau tunduk pada permintaan mempercepat transisi yang dituntut para pegiat demokrasi.

Dewan hanya berjanji untuk menyerahkan kekuasaan, setelah pemilihan presiden. Tapi para aktivis khawatir militer akan mencoba mempertahankan pengaruh mereka. Hal ini dapat dilihat dengan enggannya mereka mempercepat proses pemilihan presiden dan mundur dari kekuasaannya tersebut.

Presiden Mesir Mubarak mundur pada 11 Februari 2011 lalu, setelah protes jalanan selama 18 hari yang menewaskan ratusan orang. Mubarak saat ini dalam proses pengadilan dengan dakwaan memerintahkan pembunuhan demonstran, namun ia menyanggah tuduhan itu.

Pihak militer mengambil alih kekuasaan namun masih tetap menghadapi aksi pengunjuk rasa yang menutut pengalihan kekuasaan. Pemilihan parlemen telah diselenggarakan dan majelis baru yang didominasi partai-partai Islam telah menyelenggarakan sidang pertama bulan ini.(bbc/sya)