Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Polri
Polda Metro: Sudah Tak Satupun Kapolres Pakai Ajudan Lagi
Thursday 22 May 2014 09:54:05
 

Kapolda Metro Jaya Irjen Dwi Priyatno.(Foto: BH/put)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Menindaklanjuti surat edaran Wakapolri Komjen Badrodin Haiti perihal tidak boleh adanya anggota Bintara Polri yang ditugaskan di bagian staf dan ajudan Kapolres. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Dwi Priyatno, langsung mengintruksikan seluruh jajaran dan anggota, kini dikerahkan semuanya ke lapangan untuk langsung bertugas ke masyarakat.

"Ada tugas-tugas yang dilakukan Polri yang selama ini bisa dikerjakan PNS (Sipil)," ujar Kapolda Metro Irjen Pol Dwi Priyatno, di Jakarta, Kamis (22/5).

Menurutnya, tdak hanya anggota Bintara saja, dalam perhitungan Kapolda sehingga anggota-anggota itu dapat dikerahkan untuk melaksanakan tugas-tugas, misalnya patroli atau digeser ke Polres-Polres.

Kapolda juga mengerahkan sejumlah perwira menengah (pamen) non struktural untuk dijadikan sebagai Bhayangkara Pembina Kamtibmas, sebagian lainya sebagai Pamen yang menjadi perwira penghubung di beberapa sekolah yang dianggap rawan dan sering tawuran.

"Karena keperluan, ada tawuran pelajar, kejahatan seksual, ini kami siapkan. Ini masih diseleksi berapa orang yang yang disiapkan," jelasnya kembali.

Pamen Polri Pembina Kamtibmas ini akan berkoordinasi dengan masyarakat hingga tingkat RT, dengan komunitas masyarakat seperti ojek dan lainnya dan dengan Dinas Pendidikan DKI.

Mantan Kapolda Jawa Tengah ini juga akan menindaklanjuti surat edaran Wakapolri mengenai aturan Kapolres dan istri tidak boleh memakai ajudan. Bahkan Dwi berani mengklaim, hal ini sudah dilaksanakan oleh Kapolres jajaran Polda Metro Jaya.

"Tidak ada satu pun kapolres dan istri kapolres memakai ajudan. Tidak ada yang pakai," pungkasnya.(bhc/dar)



 
   Berita Terkait > Polri
 
  Kapolri Sebut Potensi Muncul 'Matahari Kembar' Jika Polri Tidak Dibawah Langsung Presiden
  Jimly: Presiden Prabowo Punya Wewenang Batalkan Perpol Nomor 10/2025
  Komjen Agus Andrianto Resmi Jabat Wakapolri Gantikan Komjen Gatot Eddy
  HUT Bhayangkara ke-77, Pengamat Intelijen Sebut Tiga Hal Ini Yang Nyata Dihadapi Polri
  Polri dan Bea Cukai Teken PKS Pengawasan Lalu Lintas Barang Masuk RI, Cegah Kejahatan Transnasional
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja

Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal

Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat

Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?

Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2