JAKARTA, Berita HUKUM - Kisruh antara Menteri ESDM Sudirman Said dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait pembubaran PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) dinilai hanya polemik antar sesama rival saja.

Sebenarnya, politikus PDIP, Effendi Simbolon, selama ini Sudirman orang yang juga ikut terlibat dalam politik migas nasional terkait kinerja Petral.

"Sudirman Said ini kan anak buahnya Ari Sumarno. Sebenarnya ini hanya pecah kongsi antara Petral dulu," ujar Effendi di Jakarta, Rabu (20/5).

Polemik ini, katanya, diduga hanyalah proses transisi di antara sejumlah kartel yang bermain dalam bisnis dari BUMN anak perusahaan Pertamina tersebut. Bahkan, dia menantang semua pihak untuk dilakukan audit.

Hal ini untuk melihat pihak-pihak mana saja yang selama ini mengambil keuntungan dari Petral. Sebab, sampai sekarang upaya pembubaran Petral belum jelas, baru buka chasing saja.

"Makanya, silahkan audit forensik, audit investigasi. Siapa yang selama ini diuntungkan, dan siapa yang berkepentingan. Silahkan ditindaklanjuti," tandasnya.

Menurutnya, pembubaran Petral ini hanya pindah tangan dari Kartel A ke kartel B. Sementara Sudirman Said merupakan bagian dari kartel B yang sekarang HSC.

"Kita juga tidak bisa menutup mata, jika selama ini ada pihak-pihak yang menikmati Petral," tandasnya.

Sementara, Komisi VII DPR akan mengundang Menteri ESDM Sudirman Said untuk meminta penjelasan terkait siapa saja mafia di sektor Migas. Hal itu terkait pasca, tidak puasnya anggota Dewan ketika RDPU dengan Faisal Basri yang bungkam ketika ditanya soal mafia migas.

"Pertemuan Komisi VII DPR dengan mantan anggota Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi malam ini tak memuaskan para anggota DPR. Pasalnya, rasa penasaran siapa mafia migas sebenarnya belum terungkap dari mulut Faisal Basri."arena kita belum tahu siapa mafia migasnya, kita akan agendakan pertemuan selanjutnya dengan Menteri ESDM," ujar Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika, usai menutup rapat, Rabu malam, (20/5).

Menurutnya, pertemuan selanjutnya tidak hanya dengan Menteri ESDM Sudirman Said tetapi melibatkan banyak pihak mulai dari anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Direksi Pertamina dan Integrated Supply Chain (ISC). "Yang terkait dengan Petral kita undang semua, secepatnya, terutama Daniel Purba (Vice President ISC)," jelasnya.

Pada rapat Rabu malam (20/5), Faisal Basri tidak mau mengungkapkan nama mafia migas, walaupun 18 anggota Komisi VII DPR sudah mencecarnya untuk mengungkapkan.

Pada kesempatan itu, Faisal menegaskan, Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang dipimpinnya bukanlah penegak hukum yang memburu mafia migas. "tim ini bekerja untuk membuat rekomendasi, agar rekomendasi tersebut digunakan pemerintah untuk membenahi tata kelola migas, sehingga mempersulit ruang gerak mafia migas," paparnya.(pelitaonline/Sugeng/dpr/bh/sya)