Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Kriminal    
Polri
Polri Kesulitan Jerat Otak Pemalsu Surat MK
Friday 28 Oct 2011 23:05:46
 

Kabareskrim Polri, Komjen Pol. Sutarman (Foto: Ist)
 
*Penyidik Baresrim akan diperiksa ulang sejumlah saksi

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kabareskrim Polri Komjen Pol. Sutarman menyatakan bahwa otak pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi (MK) adalah yang berkepentingan untuk naik kursi anggota legislatif. Namun, tim penyidik tak dapat menangkapnya, karena kurang bukti untuk dapat menjerat yang bersangkutan.

“Tapi kami tidak mau disebut hanya terpaku dengan bukti yang minim. Kami akan berusaha keras akan mengungkap kasus ini,” kata Sutarman kepada wartawan, usai pelantikan petinggi kepolisian di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (28/10).

Ia merasa yakin bahwa pelaku yang menyuruh staf MK untuk memalsukan surat adalah orang yang ingin duduk di kursi DPR. "Tokohnya sudah jelas. Itu yang menyuruh siapa, yang ingin jadi DPR. Tidak usah saya sebutkan namanya, sudah tahu (siapa orang) itu,” ungkapnya.

Dalam kesempatan ini, Sutarman juga menegaskan, tim penyidik akan memeriksa saksi kasus tersebut, termasuk komisioner KPU Andi Nurpati. Pemeriksaan itu terkait dengan pernyataan seorang saksi dalam sidang perkara tersebut yang mengungkapkan tentang oknum yang menyuruh memalsukan surat itu.

“Kami akan periksa lagi yang bersangkutan. Siapa yang menyuruh untuk membuat surat palsu? Pasti yang ingin menjadi anggota DPR. Siap yang membuat surat itu? Pasti orang MK dan orang KPU. Tapi sampai saat ini, penyidik belum menemukan bukti itu. Kami kami kesulitan bukti untuk menetapkan tersangka otak dan pengguna surat itu,” jelas dia.

Dalam kesmepatan terpisah, anggota Panja Mafia Pemilu DPR asal FPKB Abdul Malik Haramain mendesak Polri meningkatkan status pemeriksaan Andi Nurpati. Kebohongannya makin terkuak, setelah sejumlah saksi mengungkapkannya di persidangan terdakwa Masyhuri Hasan.

“Ada upaya rekayasa Andi (Nurpati) dalam menginisiasi surat penjelasan KPU atas putusan MK. Begitu juga, kebohongan Andi dalam menerima surat asli tertanggal 17 Agustus. Tapi Andi menyangkal telah menerima surat itu, padahal sebelumnya di rapat Panja, Andi mengakui telah meminta Masyuri Hasan untuk memberikan surat itu kepada Aryo," jelas dia.

Menurut Haramain, perkembangan persidangan tersebut harus menjadi rujukan polisi untuk menetapkan Andi sebagai tersangka. Begitu pula dengan kebohongan demi kebohongan yang terus dikatakan Andi. Tidak perlu alasan lagi bagi Polri utnuk menetapkannya sebagai ersangka,” tegasnya.(mic/bie/rob)



 
   Berita Terkait > Polri
 
  Wujud Karakter Kebhayangkaraan, Siswa SIP Pusdik Intelkam Lemdiklat Polri Adakan Baksos
  Kesan AKP Fahmi Amarullah Usai Jabat Kasat Reskrim: Tunai Sudah Amanah Jabatan
  Bakti Sosial Siswa SIP Angkatan ke-50 Resimen WSA Sasar Masyarakat Sekitar Setukpa
  Di Hadapan Siswa SIP, Kabag Binsis Pusdik Intelkam Tekankan Pentingnya Patuhi Prokes Selama Pendidikan
  Kapolri Launching Aplikasi Propam Presisi
 
ads1

  Berita Utama
Besok Operasi Ketupat 2021 Digelar, 155 Ribu Personel Gabungan Diterjunkan Cegah Pemudik

Mutasi Corona India Masuk DKI, Wagub Minta Warga Waspada!

Menkopolhukam Mafhud MD Ucapkan Selamat atas Deklarasi Kelahiran Partai Ummat

PKS-PKB Sinergi Wujudkan Islam Rahmatan Lil 'aalamin di Indonesia

 

ads2

  Berita Terkini
 
Utang Luar Negeri Membengkak, DPR Nilai Pengendaliannya Akan Semakin Sulit

Perlu Pembenahan Regulasi di Pintu Masuk Indonesia

Kepala BNPB: Lebih Baik Cerewet Daripada Korban COVID-19 Berderet-Deret

Pemerintah Diminta Tidak Bubarkan BATAN dan LAPAN

Besok Operasi Ketupat 2021 Digelar, 155 Ribu Personel Gabungan Diterjunkan Cegah Pemudik

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2