Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Polri
Polri Siap Bertanggung Jawab, KPK Tunggu Audit BPK
Monday 31 Oct 2011 19:45:48
 

Sejumlah anggota Polri tampak melakukan patroli di sekitar kawasan pertambangan PT Freeport Indonesia (Foto: Ist)
 
*Soal pemberian dana 14 juta dolar AS dari Freeport kepada Polri

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Polri siap bertanggung jawab atas penerimaan dana bantuan dari PT Freeport Indonesia sebesar 14 juta dolar AS tersebut. Bahkan, siap untuk menindak anggotanya yang dianggap melakukan pelanggaran dalam menerima dana tersebut. KPK sendiri tengah menunggu hasil audit BPK, sebelum menyelidiki soal dana tersebut.

Pertanggungjawaban yang diberikan Polri tersebut, bila memang diminta oleh DPR dan KPK. “Polri sebagai penegak hukum, prinsipnya siap bertanggung jawab kepada pihak mana pun. Tapi ini pun bila memang ada permintaan untuk mempertanggungjawabannya," kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol. Saud Usman Nasution kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Senin (31/10).

Bahkan, lanjut dia, jajaran kepolisian siap memberikan keterangannya, termasuk kepada DPR RI dan KPK. Polri juga sudah berkoordinasi dengan PT Freeport untuk meminta penjelasan dan data terkait anggaran yang nilainya disebut-sebut 14 juta dolar AS itu. "Kmai perlu tahu, siapa saja penerimanya, untuk apa dananya, dan berapa besar nominalnya,” jelas dia.

Ditegaskan pula, Polri siap menindak anggotanya yang menerima dana dari Freeport, bila terbukti ada unsur pelanggaran dalam proses pendanaan tersebut. Selain kepada Freeport, pihaknya juga akan meminta klarifikasi Polda Papua. “Polri siap diaudit KPK. Kami siap transparan mempertanggungjawabkan kalau ada penyimpangan. Kami juga belum tahu persis untuk apa dana itu,” tandasnya.

Dalam kesempatan terpisah, Karo Humas KPK Johan Budi SP mengatakan, pihaknya belum dapat mnentukan dana itu masuk kategori gratifikasi atau suap. Untuk melakukan penyelidikan, KPK perlu menunggu hasil audit BPK. Hasil itu nantinya yang akan dijadikan dasar penyelidikan itu.

"Harus ditelusuri apa dana itu masuk bagian dari kontrak yang sampai pada pusat atau pemda di sana. Muspida dan aparat keamanan bisa masuk. Kalau itu dana resmi, ada aturan dan audit dari BPK,” ujarnya.

Menurutnya, KPK tak bisa begitu saja masuk menyelidiki dugaan gratifikasi atau suap itu. Pasalnya, jika melihat prosedur hukum, KPK tak mempunyai dasar. KPK baru mengetahui ihwal dana ini dari pemberitaaan media. “Harus ada audit untuk menelusurinya,” jelas dia.

Johan menjelaskan, pemberian dana dari swasta kepada pemerintah, tak selamanya bisa dikategorikan sebagai gratifikasi. Hal ini bisa saja terjadi, ketika pengusaha memberikan dana untuk membangun daerahnya kepada pemda. “Semua ini menyangkut soal aturan. Gratifikasi harus dipahami, apakah pemberian dana itu bagian dari perjanjian Freeport dan pemerintah atau tidak," tandasnya.(mic/bie/spr)



 
   Berita Terkait > Polri
 
  Wujud Karakter Kebhayangkaraan, Siswa SIP Pusdik Intelkam Lemdiklat Polri Adakan Baksos
  Kesan AKP Fahmi Amarullah Usai Jabat Kasat Reskrim: Tunai Sudah Amanah Jabatan
  Bakti Sosial Siswa SIP Angkatan ke-50 Resimen WSA Sasar Masyarakat Sekitar Setukpa
  Di Hadapan Siswa SIP, Kabag Binsis Pusdik Intelkam Tekankan Pentingnya Patuhi Prokes Selama Pendidikan
  Kapolri Launching Aplikasi Propam Presisi
 
ads1

  Berita Utama
Besok Operasi Ketupat 2021 Digelar, 155 Ribu Personel Gabungan Diterjunkan Cegah Pemudik

Mutasi Corona India Masuk DKI, Wagub Minta Warga Waspada!

Menkopolhukam Mafhud MD Ucapkan Selamat atas Deklarasi Kelahiran Partai Ummat

PKS-PKB Sinergi Wujudkan Islam Rahmatan Lil 'aalamin di Indonesia

 

ads2

  Berita Terkini
 
Utang Luar Negeri Membengkak, DPR Nilai Pengendaliannya Akan Semakin Sulit

Perlu Pembenahan Regulasi di Pintu Masuk Indonesia

Kepala BNPB: Lebih Baik Cerewet Daripada Korban COVID-19 Berderet-Deret

Pemerintah Diminta Tidak Bubarkan BATAN dan LAPAN

Besok Operasi Ketupat 2021 Digelar, 155 Ribu Personel Gabungan Diterjunkan Cegah Pemudik

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2