JAKARTA, Berita HUKUM - Rekrutmen pekerja harian lepas (PHL) besar-besaran oleh Pemprov DKI diduga memiliki motif politis. Para pekerja non PNS itu dicurigai bakal dimanfaatkan oleh incumben untuk memuluskan kepentingan politiknya pada Pilkada DKI Jakarta 2017 nanti.

"Bukan hal mustahil (ada motif politis), kenapa enggak? Mereka, seperti PPSU dan PHL yang ada di tiap dinas kan saat mendaftar menyerahkan KTP-nya. Ini bisa jadi untuk diserahkan ke salah satu timses yang maju dari jalur perseorangan," beber anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra Prabowo Soenirman, Minggu (27/3).

Untuk diketahui, tahun kemarin Pemprov DKI baru saja merekrut 18 ribu orang PHL untuk ditempatkan di setiap kelurahan dan kecamatan. Mereka digaji oleh pemprov untuk mengurus infrastruktur di wilayah masing-masing.

Menurut Prabowo, bukan tidak mungkin jelang Pilkada DKI para pekerja ini berubah fungsi jadi mengurus infrastruktur pemenangan calon incumben. "Bukan hal mustahil juga, para koordinatornya, PNS yang tiap instansi teknis terkait, disiapkan sebagai koordinator pemenangannya," tutur dia.

Direktur Eksekutif Indonesia for Transparency and Acountability (INFRA) Agus Chaerudin juga melihat adanya potensi untuk memanfaatkan PHL untuk kepentingan politik penguasa. Dia bahkan mendengar kabar bahwa sudah ada tawaran menggiurkan dari kepada para PHL agar mendukung incumben.

"Disinyalir sudah banyak gerakan perintah pada keluarga PHL untuk mendukung incumbent dengan janji pemberian bonus sebesar 14 kali gaji," beber Agus.

Dia berharap Bawaslu dan KPU DKI Jakarta mulai sekarang bersikap tegas mengawasi setiap kebijakan-kebijakan Pemprov DKI yang berpotensi dieksploitasi melalui 'abuse off power'. Pasalnya, pemanfaatan instrumen pemerintahan untuk kepentingan pemilu adalah sesuatu yang hampir dipastikan selalu terjadi.(wok/dil/jpnn/bh/sya)