Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    
PBB
Presiden AS, Donald Trump Menuduh PBB Salah Urus
2017-09-19 15:47:32
 

Presiden Trump menyerukan agar birokrasi PBB dirombak secara besar-besaran untuk mewujudkan potensinya secara penuh.(Foto: AP Photo / EvanVucc)
 
AMERIKA SERIKAT, Berita HUKUM - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan birokrasi dan salah urus menghambat Perserikatan Bangsa Bangsa mewujudkan potensinya secara penuh.

Hal itu disampaikan Trump dalam pidato perdananya di PBB, Senin (18/9). Pidato ini berbeda dengan pidato yang rencananya akan disampaikan oleh presiden Amerika Serikat itu di depan Sidang Umum PBB, Selasa (19/9).

"Selama beberapa tahun terakhir PBB belum memanfaatkan potensinya secara penuh karena birokrasi dan salah urus.

"Meskipun anggaran rutin PBB meningkat 140% dan jumlah stafnya meningkat dua kali lipat sejak tahun 2000, kita tidak melihat hasilnya sesuai dengan investasi ini," kata Trump dalam pertemuan khusus di New York.

Ia juga menyerukan kepada PBB untuk memulihkan kepercayaan rakyat dengan cara membuat setiap tingkatan di jajaran manajer dapat dimintai tanggung jawab.

Pemerintah Amerika Serikat menanggung lebih dari 28% dari biaya pasukan penjaga perdamaian di seluruh dunia dan menyumbang 22% dari anggaran rutin PBB.

Ditegaskan oleh Trump bahwa tak satu pun negara di masa depan harus menanggung begitu besar biaya.

Trump dan Antonio GuterresHak atas fotoJUSTIN LANE/EPA
Image captionSekjen PBB Antonio Guterres (kiri) berbicara dengan Presiden Trump dalam pertemuan khusus tentang reformasi PBB.

Lebih lanjut ia menyerukan kepada Sekjen PBB Antonio Guterres untuk menempuh sejumlah perubahan. Di satu sisi, Trump juga memuji Guterres atas kemajuan yang telah dicapai.

Guterres memberikan tanggapan dengan mengatakan birokrasi membuatnya tidak bisa tidur pada malam hari. Namun demikian, tambahnya, PBB kini semakin efektif.(BBC/bh/sya)



 
   Berita Terkait > PBB
 
  Ini Harapan MUI Terpilihnya Kembali Indonesia Anggota Tidak Tetap DK PBB
  Muhammadiyah: Selamat Kepada Pemerintah Atas Terpilihnya Indonesia Anggota Tidak Tetap DK PBB
  Presiden AS, Donald Trump Menuduh PBB Salah Urus
  Ada 5 Negara Dipilih sebagai Anggota Baru Dewan Keamanan PBB
  PBB: Dunia Kini Sedang Hadapi Krisis Kemanusiaan Terbesar Sejak 1945
 
ads1

  Berita Utama
Kemiskinan Jateng Meningkat, Pengamat: PDIP Harusnya Tegur Ganjar

3 Anak di Jakarta Meninggal karena Hapatitis Akut yang Masih 'Misterius'

HNW Mengajak Bangsa Indonesia Konsisten Menjalankan Konstitusi

Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan: Fakta Big Data, Pembangunan Era Pres SBY Lebih Baik Dibanding Era Pres Jokowi

 

ads2

  Berita Terkini
 
Vespa World Days 2022 Siap Digelar Juni di Bali

Wakil Ketua MPR investasi Telkomsel ke GOTO berpotensi pidana

Benny Rhamdani Minta Kemnaker Tindak Tegas dan Cabut Izin P3MI Pemalsu Dokumen Penempatan PMI

Pimpinan BAKN Berikan Catatan Publikasi BPS tentang Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I-2022

Rugikan Petani Sawit, Larangan Ekspor CPO Harus Segera Dicabut

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2