JAKARTA, Berita HUKUM - Pertemuan para ekonom dan pengusaha dunia pada World Economic Forum on East Asia (WEF-EA) ke-23 di Manila, Filipina, 21-23 Mei 2014 lalu, memberi kesan tersendiri bagi Prof. Firmanzah, PhD, Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan. Bukan saja karena ia menyaksilan langsung penghargaan Global Statesman Award yang diberikan Direktur Eksekutif WEF Prof. Klaus Schwab kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY. Lebih dari itu, ia menyaksikan penghargaan tersebut sebagai pelengkap dari sejumlah penghargaan yang sebelumnya telah diterima Presiden SBY sepanjang 2009-2013 mulai dari UNEP, ILO, World Movement for Democracy, US-ASEAN Business Council, dan WWF.

Bagi Prof. Firmanzah, apresiasi WEF melalui Global Statesman Award itu , merupakan pengakuan terhadap kinerja Indonesia dalam bidang ekonomi dan demokrasi yang telah memberi warna baru dalam perekonomian global.

“Presiden SBY telah membuktikan bahwa kemajuan ekonomi dan proses demokratisasi tidak saling meniadakan, bahkan dapat berjalan beriringan,” jelas Firmanzah dalam perbincangan di Jakarta, Senin (26/5) pagi.

Firmanzah mengingatkan, sejak 2010, hanya ada 3 (tiga) orang yang menerima Global Statesman Award dari WEF, yaitu kepada Presiden Brasil Luis Inacio Lula da Silva pada tahun 2010 dan Presiden Meksiko Felipe Calderon Hinojosa pada tahun 2012. “Jadi, penghargaan ini sekaligus menempatkan Presiden SBY sebagai orang Asia pertama yang menerima penghargaan dari lembaga internasional bergengsi ini,” ujarnya.

Tahun lalu, penghargaan World Statesman Award juga diterima Presiden SBY dari Appeal for Conscience Foundation (ACF), sebuah lembaga nirlaba internasional yang gencar mengkampanyekan perdamaian dan pluralitas. Penghargaan AFC ini juga pernah diberikan kepada sejumlah pemimpin dunia yang dipandang berhasil membawa kemajuan demokrasi dunia seperti PM Kanada Jean Chretien, Presiden Spanyol Jose Mara Aznar, PM Australia John Howard, Presiden Perancis Nicolas Sarkozy, PM Inggris Gordon Brown, Presiden Korsel Lee Myung-bak dan PM Kanada Stephen Harper.

Gugurkan Pandangan

Bagi Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu, keberhasilan Presiden SBY yang telah membuktikan bahwa kemajuan ekonomi dan proses demokratisasi tidak saling meniadakan, bahkan dapat berjalan beriringan, sebagaimana ditunjukkan oleh progress pembangunan di Indonesia sepanjang 2004-2014, telah menggugurkan pandangan jika pertumbuhan ekonomi akan berdampak negatif bagi demokratisasi (trade-off) dan sebaliknya.

Capaian ekonomi dan progress demokrasi di Indonesia paska reformasi khususnya sepanjang 2004-2014, kata Firmanzah, telah menunjukkan kepada dunia bahwa kemajuan ekonomi dapat berjalan bersama-sama dengan kematangan demokrasi.

Menurut Firmanzah, pada periode 2004-2014, Indonesia mencatatkan kinerja yang menjadi buah bibir dunia khususnya di bidang pembangunan ekonomi dan demokrasi. “Dalam bidang ekonomi, pertumbuhan 2004-2013 terjaga positif dan stabil bahkan ketika ekonomi dunia diperhadapkan pada krisis keuangan global 2008, pada tahun 2006, Indonesia berhasil melunasi sejumlah hutang kepada IMF yang dipandang telah membebani fiskal dan menganggu proses pemulihan ekonomi nasional,” papar Firmanzah seraya menyebutkan, pada 2009, Indonesia termasuk salah satu negara yang mendapatkan efek yang paling minimum dari krisis pasar keuangan global 2008.

Walaupun efeknya juga menekan laju ekonomi nasional, namun menurut Firmanzah, Indonesia relatif lebih imun dibanding negara-negara berkembang lainnnya. Bahkan pada tahun 2009, Indonesia bergabung dengan kelompok G20, kelompok 20 negara dengan PDB terbesar di dunia.

Pada 2011, lanjut Firmanzah, Indonesia kembali menunjukkan kinerja ekonomi yang menggembirakan dengan bergabungnya Indonesia ke dalam kelompok Trillion Dollar Club, kelompok negara-negara dengan GDP-PPP lebih dari 1 triliun dollar AS.

Masih pada tahun 2011, ungkap Firmanzah, ekonomi Indonesia tercatat sebagai ekonomi terbesar peringkat 17 di dunia berdasarkan indikator GDP (saat ini peringkat 16). Sementara Bank Dunia beberapa waktu lalu menempatkan Indonesia di peringkat 10 negara dengan GDP-PPP terbesar di dunia.

Sepanjang 2004-2014, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga relatif stabil di kisaran 5-6 persen (kecuali 2009 sebesar 4,9 persen). “Pertumbuhan tinggi dan positif ini mendudukkan Indonesia sebagai negara pertumbuhan terttinggi bersama tiongkok diantara negara-negara G20 lainnya,” terang Firmanzah.

Menurut Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan itu, pertumbuhan tinggi ditunjukkan ekonomi Indonesia bahkan terjadi ketika perlambatan global terjadi hampir di sebagian besar negara-negara berkembang.

“Keberhasilan dalam mengelola manajemen fiskal, pengendalian inflasi, mendorong keep buying strategy, bauran kebijakan moneter, dan mendorong industrialisasi telah memberikan efek yang besar bagi proses penguatan fundamental ekonomi yang kini dirasakan,” jelas Firmanzah,

Di samping itu, menurut Firmanzah, faktor lain yang juga menjadi enabling bagi proses pembangunan ekonomi Indonesia adalah bertumbuhnya kelas menengah, kelas yang banyak menopang sektor konsumsi domestik disamping sebagai kelompok ekonomi produktif.

Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan itu mengemukakan, di bidang kemajuan demokrasi, Indonesia saat ini disematkan sebagai negara demokratis terbesar di dunia. Ia menunjuk Proses pemulihan paska reformasi 1998-1999 yang meruntuhkan fundamental ekonomi nasional berhasil dipulihkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sementara proses demokratisasi yang berkualitas dengan risiko intabilitas yang rendah tercermin dari penyelenggaraan Pemilu 1999,2004, dan 2009.

“Pemilu dari ketiga tahapan tersebut bahkan tercatat sebagai pesta demoraksi terbesar di dunia dengan pemilukada di sekitar 400 kabupaten/kota dan 33 untuk propinsi. Tentunya ini memberikan warna tersendiri bagi Indonesia di mata dunia,” papar Firmanzah seraya menyebutkan, proses transisi kepemimpinan atau suksesi yang berjalan dengan baik menjadi indikator kualitas dan kematangan demokrasi di Indonesia saat ini.

Dengan capaian ekonomi dan kematangan demokrasi dalam satu dekade terakhir, bagi Prof. Firmanzah, kepemimpinan Presiden SBY telah menjadi momentum kebangkitan Indonesia. Hal ini bahkan dicapai ketika dunia diperhadapkan oleh sejumlah risiko mulai dari krisis keuangan global, perubahan cuaca ekstrim yang berdampak pada risiko krisis pangan, ketegangan global dan regional, ancaman defisit fiskal, dan lain sebagainya.

Firmanzah berharap, capaian ini dapat terus ditingkatkan di masa-masa mendatang khususnya dalam mewujudkan Indonesia yang memberikan kesejahteraan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat. Namun ia meyakini, menjelang proses transisi kepemimpinan pada 9 Juli 2014 nanti, Indonesia akan memilih pemimpin terbaiknya, pemimpin yang akan membawa Indonesia menjadi negara besar dan terpandang di dunia, negara yang berdaya saing tinggi dan mampu menjamin kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.(ES/setkab/bhc/sya)