JAKARTA, Berita HUKUM – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato resmi kenegaraannya di Istana Negara Jakarta Pusat, SBY mengecam dan tidak habis pikir penyadapan yang dilakukan oleh negara tentangga Australia dengan menyadap HP miliknya dan pejabat tinggi lainya, dimana pada saat ini bukan lagi era perang dingin, dan dengan serius SBY menginstruksikan untuk segera menghentikan latihan militer bersama antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan militer Australia.

Penghentian latihan dilakukan terhitung mulai Rabu (20/11) hari ini. Dan belum ditentukan sampai kapan penghentian di lakukan menunggu iktikad baik dan di buat perjanjian khusus baru antara dua negara.

Presiden Yudhoyono menginstruksikan penghentian sementara tiga kerja sama bilateral antara Indonesia-Australia. Itu merupakan sikap resmi Indonesia kepada Australia yang dianggap tidak memberikan penjelasan terkait dugaan penyadapan terhadap pejabat Indonesia termaksud dirinya.

Presiden menegaskan, Pemerintah Indonesia akan menunggu penjelasan dan sikap resmi Perdana Menteri Australia kepada Indonesia.

"Berangkat dari penyadapan itu, sejumlah agenda kerja sama akan kita review. Untuk sementara ada beberapa yang saya minta dihentikan dulu, yakni perturakan informasi dan intelijen, juga latihan bersama antara TNI dan militer Australia, koordinasi operasi militer yang terkait penyelundupan manusia yang selama ini dilakukan patroli bersama juga dihentikan sementara," ujar SBY Rabu (20/11).

Dijelaskan SBY lebih lanjut bahwa kerja sama dengan Australia tidak mungkin di tindaklanjuti sebelum ada kejelasan dan ikyikad baik dari pemerintah Australia.

“Kita selesaikan dulu, bikin aturan perjanjian yang baru, hubungan baik dijaga, kemitraan kedua negara yang strategis dapat dilanjutkan," ujar SBY kembali.

Di akhir pidatonya SBY juga berpesan kepada warga Indonesia di Australia, baik itu diplomat, pekerja, dan mahasiswa, untuk tetap tenang. Teruslah bekerja dan belajar.

SBY menjamin bahwa pemerintah Indonesia bersama-sama Pemerintah Australia memiliki tugas dan kewajiban mengatasi masalah ini.

Dalam jumpa pers ini tampak hadir Menteri Koordinator Polhukam Djoko Suyanto, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.(bhc/dar)