JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta Menteri Agama Surya Dharma Ali (SDA) untuk mengajukan pengunduran diri secara tetulis dlalam waktu satu dua hari ini. Presiden SBY akan mempertimbangkan permohonan tersebut sebelum memutuskannya.

Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menegaskan hal itu dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat,Senin (26/5).

Sebelumnya, kata Sudi, Menteri Agama Surya Dharma Ali melaporkan statusnya sebagai tersangka kasus korupsi, sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 22 Mei lalu, dalam proses penyelenggaraan haji tahun 2012-2013.

Kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun anggaran 2012-2013 terkait dana pemondokan, katering, dan transportasi.

Kepada Presiden SBY, Menag melaporkan kinerja kementerian yang dipimpinnya dalam urusan haji dan berkaitan dengan masalah-masalah yang disangkakan kepadanya.

"Beliau (red: Surya Dharma Ali) merasa tidak bersalah dan menjelaskan panjang lebar tentang status yang dihadapi Surya Dharma Ali. Kemudian Surya Dharma Ali selaku Menteri Agama mengembalikan kepercayaan sebagai Menag yang diterima dari Bapak Presiden, kepada Presiden," kata Sudi Silalahi.

Nasihat Presiden

Sudi melanjutkan, pada kesempatan tersebut, Presiden juga memberikan nasihat-nasihat kepada SDA agar menjalani proses hukum dengan tabah.

"Persipakan sebaik-baiknya. Tersangka bukan berarti akhir dari segala-galanya. Seperti kita ketahui bersama bahwa status tersangka itu, masih juga kita menghormati azas praduga tak bersalah," kata Sudi mengutip Presiden SBY.

Menanggapi pertanyaan wartawan mengenai pengganti SDA sebagai Menteri Agama, Sudi menyampaikan bahwa Presiden akan mempertimbangkan setelah menerima surat pengunduran diri, dan melibatkan wapres dan menteri terkait.

Mensesneg juga menyampaikan bahwa, dari laporan yang disampikan menag kinerja Kemenag seputar penyelenggaraan ibadah haji beberapa tahun terakhir menunjukkan hasil makin bagus. Presiden berharap kasus ini tidak akan mengganggu proses penyelenggaraan haji yang akan datang.

Turut mendampingi Presiden pada kesempatan tersebut adalah Wakil Presiden Boediono, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi.(setkab/ES/bhc/sya)