Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung, Menteri ESDM Jero Wacik, dan Menteri Keuangan Agus Martowardojo untuk merumuskan policy pengendalian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Permintaan ini disampaikan Presiden SBY menyusul paparan KEN mengenai penanggulangan masalah subsidi BBM dalam Sidang Kabinet Terbatas di Laguna Resort and Spa Hotel, Nusa Dua, Bali, Kamis (28/3) lalu.

“Dalam satu minggu ini seluruh masukan tadi (yang disampaikan KEN dan sidang kabinet) kita rumuskan dan kita sampaikan kepada Bapak Presiden untuk menjadi policy dasar kita, agar betul-betul bisa dana tersebut (subsidi BBM) lebih banyak tersalurkan untuk program pengentasan kemiskinan di tanah air kita,” kata Hatta Rajasa dalam konperensi pers seusai Sidang Kabinet Terbatas, Kamis (28/3) petang.

Menurut Menko Perekonomian Hatta Rajasa, pada intinya pemerintah bertekad untuk melakukan pengendalian terhadap semakin membengkaknya subsidi BBM, karena pemerintah juga harus mengendalikan twins defisit kita, baik defisit pada dari segi penerimaan yang berkaitan dengan fiskal maupun pada sisi pengeluaran yang membengkak karena subsidi impor migas yang semakin meningkat, dan tertekannya neraca perdagangan akibat turunnya harga-harga komoditas kita.

“Oleh sebab itu maka diperlukan upaya-upaya yang kongkret, yang nyata bagi kita untuk yang pertama adalah bagaimana upaya kita untuk mengurangi subsidi dan dengan tetap mengacu kepada satu policy yang paling memberikan dampak yang paling kecil kepada aspek sosial dan ekonomi makro masyarakat, terutama masyarakat miskin yang harus kita berikan perlindungan,” ujar Hatta.

Pada sidang kabinet terbatas yang dipimpin Presiden SBY didampingi Wakil Presiden Boediono di Nusa Dua, Bali, lanjut Hatta, telah dilakukan berbagai macam exercise dalam upaya untuk terus mengurangi subsidi BBM yang diperkirakan akan membengkak.

Menko Perekonomian memaparkan, pada tahun 2012 lalu kita memproduksi 1,1 juta mobil yang semuanya mayoritas menggunakan BBM bersubsidi ditambah dengan 9 juta kendaraan bermotor roda dua yang kesemuanya hampir dipastikan juga menggunakan kendaraan menurunkan BBM bersubsidi. Oleh sebab itu, maka apabila tidak ada satu respon apapun terhadap kecenderungan meningkatnya penggunaan BBM bersubsidi ini dan semakin meningkatnya diparitas antara harga PSO dan harga keekonomiannya, maka diperkirakan laju daripada penggunaan kuota BBM selalu akan melampaui daripada yang ditetapkan.

“Oleh sebab itu maka kita bertekad untuk mengendalikan itu, dan juga mengurangi beban-beban subsidi yang kesemuanya apabila kita bisa lakukan itu semuanya kita alirkan untuk program utamanya adalah mempercepat pengurangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” papar Menko Perekonomian Hatta Rajasa.

Kaji Sejumlah Opsi

Menjawab pertanyaan wartawan, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengemukakan, terkait dengan pengendalian subsidi BBM itu semua opsi, termasuk yang disampaikan sejumlah kelompok masyarakat kepada pemerintah telah dibahas.

“Opsi-opsi ini kita kaji, opsi menaikkan kita kaji, opsi adanya RON 90 kita kaji. Tapi satu hal yang bukan menjadi opsi lagi, yaitu ini harus dikendalikan melalui sistem Information Technology (IT), itu suatu keharusan. Karena kalau tidak, tidak mungkin efektif kita melakukan pengendalian penyelundupan, penyalahgunaan volume-volume yang semuanya sering sekali disalahgunakan,” kata Hatta.

Dari keseluruhan opsi itu, menurut Menko Perekonomian Hatta Rajasa yang harus diambil, yang pertama adalah yang secara sosial ekonomi harus yang terbaik, tidak memberikan dampak yang luas, distorsi yang besar tapi juga kita bisa tetap menjaga inflasi terkendal,i dan yang paling penting lagi adalah semuanya itu tidak menimbulkan dampak kepada kemiskinan yang berlebihan.

“Jadi opsi-opsi itu harus kita kaji. Bapak Presiden sudah memerintahkan bahwa kita harus dalami lagi ini, dalam satu minggu ini untuk kita laporkan. Jadi jangan dispekulasikan bahwa sudah mengambil keputusan ini, tidak. Semua opsi harus dikaji, jadi jangan menutup opsi apapun yang ada untuk kita kembangkan kemudian kita hitung plus minusnya bagi perekonomian dan rakyat Indonesia,” tegas Hatta.(es/skb/bhc/rby)