ACEH, BeritaHUKUM - Pemerintah Aceh saat ini yang dinahkodai oleh Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf, sama seperti yang sebelumnya, artinya sampai saat ini belum ada program-program dari pemerintah yang dapat dirasakan oleh masyarakat, tapi hanya untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu.

Dia mengatakan, masih banyak pembangunan yang belum dirasakan seluruhnya oleh masyarakat, seperti Gampong Keumuning Hulu, Kecamatan Birem Bayeun, Aceh Timur. Baik pemerintah setempat maupun Pemerintah Aceh, selama ini terkesan tutup mata dan tidak memperhatikan masyarakat di sini.

"Program Zikir terkesan hanya 'dinikmati oleh kelompoknya saja, kata Ketua Koperasi Aceh Makmue Atra Geutanyo (AMAG) Aceh Timur, Zulfadli, kepada wartawan, Senin (28/10).

Menurutnya, saat ini pemerintah hanya disibukkan dengan urusan yang sama sekali tidak ada manfaatnya bagi masyarakat, seperti bendera, lambang Aceh. Padahal sudah 8 tahun perdamaian Aceh berlangsung, seharusnya Pemerintah tidak lagi memikirkan hal-hal itu. Memang penting Bendera dan Lambang Aceh, akan tetapi harus lebih fokus bagaimana caranya agar perekonomian masyarakat Aceh tidak terpuruk seperti sekarang ini.

Bagi masyarakat, ujar dia, khususnya mantan kombatan GAM yang tidak berpolitik, 'saat ini sudah tentu hidupnya semakin sulit, tapi bagi mereka yang ikut berpolitik maka hidupnya lebih sejahtera. Artinya, pemerintah hanya memperhatikan mereka saja, tapi kami yang hidup dengan penghasilan dari Petani dan lain sebagainya diabaikan atau tidak diperhatikan sama sekali oleh pemerintah. Kondisi ini sungguh sangat ironis.

Seharusnya, pemerintah juga memperhatikan nasib kami (mantan kombatan GAM-red) yang tidak ikut berpolitik dan masyarakat lainnya, karena masih banyak masyarakat yang tinggal di pedalaman nasibnya sangat memprihatinkan.

"Jangan ketika mau jadi kepala daerah baru mereka turun ke gampong-gampong, tapi setelah jadi mereka lupa dan terlena dengan kemewahan yang dimiliki," ujarnya, sembari menambahkan pada pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur 2012 lalu, 90 persen pasangan Zaini Abdullah - Muzakir Manaf atau Zikir, menang di Gampong Keumuning Hulu.

Katanya lagi, seperti 21 Janji Zikir pada Pemilu 2013, belum ada realisasi nyata yang dirasakan oleh masyarakat, baik bidang infrastruktur maupun program kesejahteraan masyarakat lainnya.

"Yang terlihat saat ini pemerintah Aceh hanya sibuk dengan program seremonial saja, yang cenderung menghamburkan-hamburkan uang rakyat," ucapnya.

Zulfadli mengungkapkan bahwa saat ini kondisi masyarakat Aceh sangat memprihatinkan. Apalagi nasib para mantan kombatan yang tidak mendapatkan perhatian sama sekali, hanya orang-orang terdekat dengan penguasa saja yang bisa menikmati kesejahteraan buah perdamaian Helsinki.

Seperti rencana penggunaan anggaran pengukuhan Wali Nanggroe yang jumlahnya cukup besar yaitu 50 miliar, ini patut dipertanyakan. Itu uang rakyat, sungguh teganya para pejabat menggunakan uang rakyat dengan sesuatu yang mubazir ditengah penderitaan rakyat.

Anggaran yang tidak sedikit jumlahnya itu, alangkah baiknya dipergunakan untuk membantu meningkatkan pemberdayaan ekonomi para mantan kombatan dan masyarakat. Karena masih banyak para mantan kombatan setelah 8 tahun berlangsungnya perdamaian, nasibnya banyak yang tidak jelas karena tidak ada perhatian pemerintah Aceh yang bisa menyentuh langsung untuk meningkatkan taraf hidup para mantan kombatan.

Seperti halnya, koperasi yang beranggotakan para mantan kombatan ini, belum ada realisasi untuk mendapatkan alokasi lahan untuk perkebunan/pertanian sebesar 2ha/KK. Saya pikir, hal yang sama dirasakan oleh para mantan kombatan di seluruh Aceh, padahal hal tersebut diatur dalam butir-butir MoU Helsinki, namun pemerintah Aceh dan DPRA masih sibuk mengurusi kepentingan politiknya dan melupakan perjuangan para mantan kombatan yang keluar masuk hutan.

"Kita tidak masalah siapapun yang menjabat sebagai Wali Nanggroe, namun jangan korbankan rakyat, jangan bodohi rakyat. Rakyat kecil juga ingin merasakan kenikmatan perdamaian, janganlah para pejabat hanya mementingkan diri pribadi dan kelompoknya saja. Karena tanpa rakyat Aceh, mereka bukan siapa-siapa, jadi harus dikaji lagi alokasi dana pengukuhan Wali Nanggroe sebesar 50 M tersebut," terangnya.

"Jangan membuat kecewa masyarakat Aceh, saya rasa jangankan Rp 50 M, 100 M asalkan untuk mengutamakan kesejahteraan masyarakat, pasti seluruh rakyat Aceh akan rela dan mendukungnya," demikian pungkas Zulfadli, yang diamini Muhammad Isa, alias Apacha mantan Panglima Sagoe Keumuning Hulu-Peutow.(bhc/sul)