KAUR, Berita HUKUM - Pembangunan Beronjong yang menggunakan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi Bengkulu tahun anggaran 2018 berkisar Rp.900 juta melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di desa Talang Berangin kecamatan Kinal kabupaten Kaur, provinsi Bengkulu, diduga menjadi ajang korupsi berjamaah.

Noven Iswandi yang mengaku sebagai pemodal dan selalu memantau jalannya kegiatan penyelesaian proyek pembuatan Beronjong di hamparan Lembak Papahan ini, sejak awal mulainya kegiatan pembangunan mengetahui, kalau juklak dan juknis pembuatan bangunan tersebut harus menggunakan batu-batuan yang berasal galian C yang masih memiliki izin resmi dan pertanggungjawaban pemilik galian C ,harus menyetor kepada kas Daerah Kabupaten.

Noven menambahkan bahwa, "jumlah kubikasi kebutuhan batu di wilayah pekerjaan proyek ini berjumlah lebih kurang 600 kubik, namun mengingat dan menimbang sulitnya melakukan mobilisasi pengangkutan, terpaksalah pengambilan batu di lokasi pembuatan pembangunan sendiri," ujarnya, Senin (28/1).

Sudah disadari Noven bahwa ada biaya pengangkutan beserta bahan baku material batu dan pembelian material di galian C resmi, yang belum bisa dipenuhi secara umum, akan tetapi secara pribadi Noven mengeluhkan bahwa dirinya ditipu oleh kontraktor tersebut yang berinisial AY saat pencairan dana di Bank BPD Bengkulu
.
Sehingga Noven menambahkan, untuk sebagai pendorong dalam memulai pekerjaan, pihaknya "sudah berkoordinasi dengan Polsek Kaur Tengah dan Polres Kaur, agar kedepannya setelah pembangunan ini selesai tidak ada permasalahan yang tersandung dengan Hukum," pungkas Noven dengan pihak media.

Sementara, dari Masyarakat Peduli Hukum:yakni Hasril Iswanto beserta rekan-rekan terkait permasalahan ini mengatakan, pihak penegak Hukum mestinya sudah melakukan pemeriksaan terhadap individu pemilik kegiatan proyek pembuatan Beronjong di desa Talang Berangin kecamatan Kinal kabupaten Kaur Bengkulu.

"Karena dengan mengedepankan azaz tak bersalah, diduga secara kebutuhan material batu tidak membeli, mobilisasi tidak ada, dan kualitas bangunan dipertanyakan," ungkap Hasril.

"Sebagai masyarakat, bila kondisi ini nantinya terkesan tidak diperhatikan, maka kami akan melayangkan surat laporan secara resmi kepada Aparat Penegak Hukum," pungkas Hasril.(bh/aty)