JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi merasa yakin putusan sela Mahkamah Konstitusi (MK) mampu mengatasi masalah kisruh pemilihan umum kepada daerah (Pemilukada) Aceh. Hal ini terkait dengan gugatan yang dilayangkannya terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas tahapan pelaksanaan pemilukada tersebut.

"Kami belum tahu kondisi nanti, karena belum ada putusan final, karena itu baru putusan sela. Saya pikir keputusan sela itu harus ditaati semua pihak, termasuk oleh KPU sendiri. Kami lihat perkembangannya seperti apa, mungkin harus menunggu putusan berikutnya,” kata Gamawan Fauzi kepada wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (18/1).

Sebelumnya, MK dalam putusan sela terkait gugatan itu, memerintahkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh untuk membuka kembali pendaftaran pasangan calon gubernur-calon wakil gubernur, calon bupati-calon wakil bupati, dan calon wali kota-calon wakil wali kota dalam pelaksanaan tahapan di Aceh.

Putusan sela ini dikeluarkan untuk memberi kesempatan kepada bakal pasangan calon baru yang belum mendaftar, baik yang diajukan parpol, gabungan partai politi, maupun perseorangan. Hal ini juga tTermasuk pelaksanaan verifikasi dan penetapan bagi pasangan calon baru hingga tujuh hari sejak putusan sela tersebut ditetapkan MK pada Selasa (17/1) kemarin.

Mendagri Gamawan Fauzi menyatakan bahwa kemungkinan dengan putusan sela MK itu, tahapan pemilukada Aceh dapat diundur satu tahap, yakni pendaftaran calon kepala daerah, verifikasi calon kepala daerah, dan penetapan calon kepala daerah. "Dengan diterapkannya perpanjangan ini, partai segera mendaftar dan suasana semakin baik. Kami masih menunggu keuputusan pemerintah berikutnya. Putusan sela ini memerintahkan memberi waktu satu minggu," tandasnya.

Diungkapkan, dirinya menerima kabar Partai Aceh akan memanfaatkan putusan sela MK ini untuk mendaftarkan diri. Sebaliknya, dirinya masih belum mengetahui apakah KIP Aceh merasa berat dalam pelaksanaannya atau tidak. "Kabarnya Partai Aceh akan memanfaatkan putusan sela itu untuk mendaftar. Dengan begitu diharapkan situasi keamanan Aceh menjadi kondusif," tandasnya.

Dalam kesempatan terpisah, mantan Wapres Jusuf Kalla mengatakan, putusan sela MK merupakan solusi yang tepat. Pemberian waktu seminggu harus dilihat bukan sebagai suatu penundaan, melainkan masalah teknis saja. "Kami berterima kasih kepada MK yang telah memberikan jalan keluarnya yang baik bagi kedua belah pihak,” jelasnya.

Menurut dia, putusan sela yang memberikan kesempatan bagi calon independen untuk mendaftar kembali, berarti seakan-akan satu pihak tidak setuju. Namun, hal itu tidak menjadi masalah, karena Partai Aceh sudah menerima sebagai suatu kenyataan. “Azas demokrasi itu harus diimplementasikan teman-teman di Aceh itu. Demokrasi itu mencari kesamaan, bukan perbedaan,” tandasnya tokoh di balik perdamaian Aceh ini.(dbs/wmr/bie)