JAKARTA, Berita HUKUM - Aktivis dan Analis politik dari Sabang-Merauke Circle Syahganda Nainggolan dan mantan anggota DPR RI komisi III Djoko Edi Abdurrahman, serta politisi Poppy Dharsono berkunjung di kediaman Putri Presiden RI Pertama Dr.(H.C.) Ir. H. Soekarno yang bernama Rachmawati Sukarnoputri beralamat di Jl. Jatipadang Jakarta Selatan, selang dua hari peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November 2016 lalu.

Rachmawati menyampaikan bahwa, dalam pertemuan itu membahas dan menyoroti permasalahan problematika sosial-politik, budaya, Hankam yang acap kali dirasa tidak pernah problem solving dalam Pemerintahan Jokowi selama ini. "Statemen dan komentar saya sudah tersiar dimana-mana terkait hutang 'mega triliun', korupsi BLBI, banyak sekali problem sosial-politik, budaya, hankam yang tak pernah menjadi problem solving Pemerintahan Jokowi," ungkap Rachmawati, Sabtu (12/11).

"Maka itulah akan merapatkan barisan, soalnya kita tetap bertahan dan jelas terbuka kita pada garis Pancasila, UUD45 dan NKRI harga mati. Nah, pada tanggal 20 nantilah akan ada pertemuan di kampus Universitas Bung Karno di Jalan Kimia Jakarta Pusat," demikian terangnya.

Rachma menilai, Pemerintahan saat ini sudah liberal kapitalistik. Bahkan lebih lanjut menurut pandangannya jelas nampak pada konstitusi saat ini, dimana UUD45 dirubah / di amandemen oleh Pemerintahan Indonesia ketika itu sudah sebanyak empat (4) kali.

Rachmawati Soekarnoputri menyampaikan paparannya itu di hadapan awak media usai melakukan pertemuan dengan aktivis senior Syahganda Nainggolan dan mantan anggota DPR Joko Edi (praktisi Hukum) yang juga turut hadir politisi Poppy Darsono yang juga sebagai pelaku bisnis/pengusaha.

"Kalau kami tidak berfikir kesana tidak melakukan penyelamatan bangsa, maka itu pasca aksi damai 4/11, saya diminta teman-teman untuk mengundang tokoh-tokoh politik revolusioner pada 20 November di UBK nanti," ujar Rachmawati.

Pada waktu dan tempat yang sama, Syahganda Nainggolan juga merupakan pengamat sosial menjelaskan dan menyoroti situasi kekinian kebangsaan dan kenegaraan, tak hanya soal kasus penistaan agama, namun nanti akan mengkritisi pemerintah terkait kasus hukum, terutama BLBI yang telah merugikan negara luar biasa hebatnya, hingga ratusan triliun rupiah tersebut.

"Perubahan UUD 1945 menjadi liberal itu problem hulunya. Juga penistaan agama itu hilirnya. Soalnya, Ibu Rachma yang merupakan perwakilan dari tokoh Nasionalis. Kalangan nasionalis resah, dimana kita berupaya sebelumnya sebelum aksi 4/11 lalu menghadap ke Habib Rizieq agar jangan sampai keluar dari Pancasila dan UUD45," ungkap Syahganda dengan lugas dan jelas.

Sejatinya, di Indonesia ini menurut pandangan Syahganda bahwa, kekuatan masyarakat saja bisa dibilang kalau di Indonesia ini didirikan oleh 2 (dua) kekuatan, dimana Pemimpin itu mengerucut pada 2 tokoh, dimana kaum Religi (Islam Kanan) itu Habib Rizieq, dan kaum Nasionalis itu Bu Rachma.

"Nantinya Bu Rachmawati ini dituntun untuk memimpin nantinya kaum Nasionalis. Kalau di atas 2-3 juta itu Revolusi, maka itu pada 20 November ini akan mengundang tokoh-tokoh senior nasionalis itu, di luar Islam Fundamentalis itu. Nasionalis Revolusioner, dimana akan berupaya bergandengan tangan dengan kelompok Islam," jelasnya.

"Kita setting waktu 2 minggu, putusannya apa? Ini adalah kekuatan Allah, ini kekuatan kaum marheins, dimana dalam siaran pers nya bu Rachma, dimana Ahok ini keterwakilan dari kaum Kapitalis," cetusnya.

"Pancasila harga mati, NKRI Harga Mati, Bhinekka Tunggal Ika dalam Frame NKRI," tandasnya.(bh/mnd)