JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Yayasan Pendidikan Bung Karno, Rachmawati Soekarnoputri menyatakan system liberalisme dapat memasuki Undang-undang (UU) Dasar Tahun 1945 melalui sistem Pilkada langsung.

Putri ke 3 dari Ir. Soekarno, mendiang Presiden pertama RI, menyebutkan alasan bahwa, Pilkada langsung berdampak pada lahirnya konsesi, yaitu terbukanya celah untuk menjual sumber daya milik rakyat.

Mereka yang mendukung Pilkada langsung adalah pihak yang tidak mempunyai komitmen terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang asli," cetus Rachmawati, Senin (15/9), di kediamannya, di Jatipadang Jakarta.

Akan hal tidak adanya komitmen, Rachmawati merasa gusar dan cemas.

Dia menegaskan dengan Pilkada langsung yang liberal ini dampaknya adalah kepada penjualan aset-aset negara kepada asing.

Kondisi RAPBN saat ini akan banyak tersedot dari Pilkada langsung, selain memakan biaya yang high cost. Konflik horizontal dan vertikalpun akan terjadi.

“Nah ini akan menyedot APBN nantinya. Dampak Undang undang yang liberal ini akan menjual negara sudah jelas kepada pihak asing, APBN ini akan menyusut habis untuk membayar BBM " tandasnya.

Tampak sejumlah peserta dan undangan yang hadir menyimak kecemasan Rachmawati yang juga mengungkapkan bahwa, Presiden terpilih Joko Widodo terindikasi terlibat korupsi Bus Transjakarta, dan APBD Solo pada tahun 2012 yang sudah dilaporkan ke KPK sewaktu menjabat sebagai walikota Solo, jelasnya.

“Pak Wahyu (Sekda Solo) periode 2012 sudah melaporkan ke Ombudsman, akan ditindaklanjuti nantinya. Saya mohon pelantikan itu tidak dilaksanakan. Gelar perkara dulu, apa benar negara kita ini kebal hukum?,“ tanya Rachmawati, kepada para wartawan yang hadir.

Seperti diketahui, sampai dengan sekarang RUU Pilkada masih dibahas di DPR RI. Fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih Prabowo-Hatta yakni Gerindra, Golkar, PAN, PKS dan PPP mendukung Pilkada dikembalikan kepada DPRD. Sedangkan fraksi partai pendukung Jokowi-JK yakni PDIP, PKB dan Hanura ingin tetap mempertahankan Pilkada langsung yang dipilih oleh rakyat, sedang Partai Demokrat masih belum memutuskan pilihan.(bhc/mnd)