JAKARTA, Berita HUKUM - Rachmawati Soekarnoputri didaulat menjadi Ketua Kehormatan Panitia Persiapan Reunifikasi Korea untuk Asia Pasifik. "Saya mengharapkan Korea bisa bersatu. Sudah waktunya rakyat Korea yang sejatinya bersaudara untuk bersatu dan memilih sistem pemerintahan yang dipilihnya sendiri," ujar Rachmawati, saat diwawancarai oleh awak media cetak, elektronik, dan online pada acara pameran Alutsista TNI AD di kampus Universitas Bung Karno (UBK), Jakarta, Senin (31/8).

Selain itu, Rachmawati Soekarnoputri rencananya akan memberikan penghargaan Soekarno Award kepada 7 orang Pemimpin Negara pada tanggal 27 September mendatang, termasuk diantaranya adalah pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, Presiden Kuba Fidel Castro, Mahathir Muhammad (Malaysia), Hugo Chaves (Veneezuela), Raja Abdulah (Yordania), King Muhammad VI (Maroko).

"Kami mendorong dimana konsistensi Kim terhadap kemandirian negaranya. Cucu dari Kim Il-sung (1912-1994), yang dekat dengan Presiden Soekarno. Pemimpin ini anti terhadap Anti Neokolim, dan menjadi pencetus negara Non-Blok," jelas Rachmawati, yang tetap konsisten akan memberikan penghargaan itu kepada Kim Jong Un, dan recananya akan dilangsungkan di Jakarta.

Pemberian penghargaan itu kemungkinan akan mendapat kritikan dari dunia barat tentunya. Apalagi beberapa waktu lalu rencana pemberian penghargaan Soekarno Award kepada Kim Jong Un sempat mendapat sorotan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Dimana Kontras menilai Kim Jong Un tidak layak mendapatkan gelar tersebut, karena Korea Utara adalah negara yang demokrasinya buruk dan krisis HAM.

"Jangan keliru, itu propaganda barat terjadinya pelanggaran HAM. Dalam bela negara ada situasi tertentu dibutuhkan. Patriotisme. Dulu Soekarno pernah disebut Diktator. Ini semacam propaganda barat," ungkap Rachmawati, seorang pengacara dan politikus Indonesia yang merupakan putri dan adik presiden Indonesia. Ayahnya adalah Presiden pertama Indonesia dan kakaknya adalah Megawati Soekarnoputri yang juga presiden kelima Republik Indonesia. Rachmawati tetap bersikeras akan memberikan piagam penghargaan Soekarno award bagi pemimpin Korut Kim Jong Un.

"Kim Jong Un terbukti secara konsisten/gigih melawan imperialisme, sejalan dengan pikiran Soekarno yang anti Nekolim. Kami apresiasi tetap melaksanakan jalan pikiran pemimpin besar mereka yaitu Kim Il Sung, yakni melawan Imperialisme," kata Rachmawati Soekarnoputri, Senin (31/8).

Sebelumnya juga, Rachmawati yang juga sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Soekarno dan pendiri Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Korea Utara ini bertemu dengan Duta Besar Korea Utara, Ri Jong Ryul pada 30 Juli 2015 yang lalu di kediamannya, di Jatipadang. Jakarta.

Sebagai Ketua Kehormatan Reunifikasi Korea untuk Asia Pasifik, Rachmawati tetap mendorong bangsa Korea bisa bersatu kembali. "Seperti halnya dengan Jerman, Vietnam, akhirnya bisa bergabung. Saya rasa Korut dan Korsel bisa bersatu lagi. Penunjukan dari Korut tapi mereka kan sudah ada bilateral juga, pembicaraan untuk reunifikasi," pungkasnya.

Sementara itu ditempat terpisah, Karyono Wibowo seorang aktivis Berdikari Institute dan Pengamat Politik / IPI mengatakan, "Itu bagus, perlu diketahui yang mendapatkan stars Soekarno award pertama kali yakni Prof Dr Eng BJ Habibie pada tahun 2011, tentu harus memperoleh kriteria dan persyaratan," katanya, dimana ketika B.J Habibie mantan Presiden ke III Indonesia memperoleh Soekarno award dinilai sebagai anak bangsa yang menjalankan amanat Bung Karno, terutama kemandirian di bidang teknologi," ungkap Karyono Wibowo, di Jakarta Pusat pada, Rabu (2/9).

"Bahkan dia pernah membuka ke publik, bahwa merupakan angkatan ke V mahasiswa yang dikirim Bung Karno ke luar negeri," tandas Karyono Wibowo.(bh/mnd)