JAKARTA, Berita HUKUM - Universitas Bung Karno (UBK) melaksanakan acara Dies Natalis ke-17 di Balai Kartini, Jakarta pada, Senin (25/7). Acara dihadiri ribuan civitas akademika UBK, para tokoh nasional; jenderal (purn) Djoko Santoso, Akbar Tanjung, Lily Wahid, Sasmito Hadinegoro, dan Salamuddin Daeng, Ichsanudin Noorsy, serta di hadiri pula Tun Datuk Seri DR. Mahathir Mohamad, mantan PM Malaysia, yang turut menyampaikan orasi ilmiah mengenai esensi 'Membangun Kemandirian Ekonomi dan Pemerintahan Bersih'.

Memang saat Orasi Ilmiahnya, ia menuturkan bahwa perundang-undangan itu diperlukan agar tidak adanya penindasan dan tidak adanya yang terzolimin. Menurutnya UU itu berfungsi agar tidak ada penindasan terhadap rakyat, baik dari yang kaya dan miskin, dimana pemerintah diberikan kuasa untuk melayani, bukan untuk menindas masyarakatnya, jelas DR. Mahathir Mohamad di Jakarta, Senin (25/7).

Sementara itu, Rachmawati Soekarnoputri, yang merupakan Pendiri Yayasan Pendidikan Bung Karno menyampaikan, kalau kedepan nanti akan berupaya menjalin kerjasama dalam bentuk Implementasi pendidikan. Dimana ia akan concern di bidang pendidikan.

Apalagi merujuk dengan pandangan membangun kemandirian ekonomi dan pemerintahan bersih, menurut pandangan yang dirasa Pendiri UBK, Ibu Rachmawati menilai sejauh ini belum dirasa. "Dan keliatannya akan sangat jauh dan apa yang dikatakan oleh Bung Karno, apalagi terkait Tri Sakti. Padahal arah bangsa kita mestinya melaksanakan Tri Sakti, harusnya," ujar putri Presiden Pertama RI Soekarno, saat sesi jumpa pers usai acara Dies Natalis ke-17 Universitas Bung Karno (UBK), Senin (25/7).

Bahkan sejauh ini sampai sekarang, Indonesia masih bergantung pada hutang dari luar, menurut perspektif Rachma, bahwa begitu banyak tolak ukur dimana ada beberapa yang besar. "Ketahanan pangan, dimana kita besar sampai daging saja impor dari sana (luar). jadi kemandirian dalam bidang ekonomi, itu 'nonsense'," celetuknya menimpali.

Hadir dalam pertemuan ini dimana mempunyai suatu kepentingan yang sama, "Kami ini penggiat antikorupsi dan menolak adanya korupsi. Khususnya yang terjadi di era yang sekarang," ungkap Rachmawati.

Sementara, terkait pandangannya mengenai kebijakan Tax amnesti, Rachma menyampaikan, kalau ini sebetulnya upaya dari Pemerintah sekarang yang berusaha untuk menutup defisit kumulatif APBN 2016, dimana sudah hampir mendekati 3 %. "Dan ini jelas berbahaya, Pemerintahan sudah mendekati kolaps," jelasnya lagi, penuh kekhawatiran.

Namun, apabila ditinjau dari segi hukum, memang patut disadari bahwa, ketika di masa era Pemerintahan Megawati menjadi Presiden RI sempat mengeluarkan Inpres 2003, yang mana bentuknya kebijakan policy, imbuh Rachma melanjutkan.

"Sekarang ini mendapat perlindungan hukum berupa undang-undang. Kontennya, hampir sama dimana indikasi melindungi para koruptor, obligor. Dimana Tax amnesti, yang para obligor mendapatkan pengampunan dimana mendapat 2%. Ini sangat jauh sekali dan menyakiti masyarakat," tuturnya menyampaikan.

"Sebenarnya substansinya hampir sama. Dimana sudah mencapai 4.000 T. Di dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, itu ada semacam kanalisasi," paparnya.

Sementara itu, ditempat dan lokasi yang sama, Ichsanudin Noorsy, pengamat ekonomi senior dari Universitas Indonesia yang turut hadir membenarkan pula bahwa, pemerintahan di rezim Trisakti ini, berasa begitu menggerakkan pembebasan dan sebagainya, ini yang akan dapat mendorong dan akan masuk dan keluar model Otoritarian. "Otoritarian yang modelnya didekacipta, bukan otoritarian di model politik. Nampak terlihat, betapa orang kaya akan menjaga dan berupaya pertahanan diri dan menjaga sistem agar menjadi lebih kaya," ujarnya.

"Sedangkan, kebijakan Tax amnesti itu hanya menggambarkan sebuah kue, dimana sebelumnya dimunculkan kebebasan sebanyak sepuluh oleh Jokowi selaku Presiden, seperti ketika anda membuka visa gratis, kebebasan bisnis di pariwisata, kesehatan, dan lainnya," ujar Ichsanudin Noorsy, menimpali.

Bukan korupsi keuangan di Indonesia yang membahayakan, kalau menurut pandangan Ichsanudiin Noorsy, namun korupsi sistem. "Ini lebih berbahaya. Dimana orang berkuasa mungkin kaya, orang kaya mungkin berkuasa. Lihat saja di sekitar tahun 2004, 2009, dan 2014, tidak ada bukan orang kaya menjadi pemimpin kan?," ungkapnya.

Memang kenyataannya itu nampak terlihat buktinya, "dimana orang kaya (pemodal) memodali orang untuk lolos ikut pemilu ? Itu yang namanya model sistemnya. itulah sistem atau dikenal dengan perbudakan modern," jelasnya.

"Korupsi ini masih material, masih enak kelihatan. Namun korupsi sistem ini tidak kelihatan," ujarnya, mengkritisi.

Dan sebagai tambahan menurut Noorsy, bahwa ibaratnya kalau APBN hanya mampu segitu, jangan maksa yang macam macam. Soalnya, Amerika itu jajah indonesia lewat sistem, sedangkan China menjajah Indonesia lewat sistem dan manusia.

"Itu sebenarnya yang berbahaya. Dimana Indonesia berada di pinggir jurang selama anda namanya maka itu selama tidak berbasis pada 'modal kultural', Indonesia akan diobrak abrik." pungkasnya.(bh/mnd)