ACEH, Berita HUKUM - Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang merupakan program bantuan pemerintah berupa sejumlah bantuan personal yang diberikan secara langsung kepada siswa untuk semua jenjang pendidikan (SD/MI,SMP/MTsn, SMA/SMK/MA), yang bertujuan untuk menghilangkan halangan dan mencegah angka putus sekolah bagi siswa miskin harus benar-benar dipantau dalam penyaluranya.

"Dalam penyaluran BSM ini harus diawasi, karena dengan program ini anak-anak dapat melanjutkan sekolahnya hingga ke jenjang akhir," jelas anggota Komisi X DPR-RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Raihan Iskandar Lc, MM, Kamis (30/5).

Dia mengatakan, bantuan BSM ini rentan terjadinya penyimpangan dalam proses penyaluranya di sekolah-sekolah. Kendati begitu, pihaknya akan memberikan sanksi kepada oknum yang melakukan pemotongan BSM. Sebab, beasiswa itu adalah haknya siswa miskin yang sudah didata masing-masing pihak kepala sekolah sesuai kriteria penerimanya dan tidak boleh diganggu gugat.

Di Aceh, sesuai hasil usulan PKS ke Kementrian Pendidikan (Kemendigbud) berjumlah sekitar sepuluh ribu anak-anak untuk tingkat sekolah dasar yang mendapatkan beasiswa tersebut. Diharapkan nantinya bantuan ini dapat bermanfaat bagi anak-anak, terutama anak-anak di Aceh jangan ada lagi yang putus sekolah.(bhc/sul)