JAKARTA-Sekjen DPP Partai Demokrat (PD) Edhie Baskoro Yudhoyono kembali menegaskan komitmen partainya dalam mendukung program pemberantasan korupsi. Hal ini akan menjadi salah satu pokok bahasan utama dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) di Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada 23-24 Juli ini. Bahkan, upaya koreksi terhadap kader bermasalah harus berdasarkan pembuktian hukum.

"Akan ada penegasan komitmen bagi seluruh kader partai untuk menjunjung setinggi-tingginya penegakan hukum dan mendukung sepenuhnya pemberantasan korupsi yang dicanangkan pemerintah. Selain itu, akan ada juga konsolidasi dan evaluasi secara keseluruhan kinerja partai sejak kongres di Bandung tahun lalu," kata pria yang disapa akrab dengan panggilan Ibas itu, dalam siaran pers kepada wartawan, Jumat (22/7).

Putra bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini juga menyatakan, langkah koreksi terhadap kader ‘bermasalah’ yang dilakukan DPP akan mengacu pada prosedural sesuai AD/ART. Koreksi dianggapnya sebagai hal yang lumrah dalam membangun organisasi, agar partai makin berkualitas. Jika ada kader partai yang terduga masalah, maka akan segera ditindak sesuai prosedur yang berlaku dalam internal partai. “Bentuknya ada teguran terbuka, tertutup, administratif dan tindakan disiplin lainnya," jelas anggota Komisi I DPR tersebut.

Ibas juga mengungkapkan, sikap tegas atas kader yang bermasalah harus mengacu pada proses hukum yang berjalan di Tanah Air. Langkah koreksi harus berdasarkan pembuktian hukum yang jelas, kuat dan terang benderang. Bukan atas dasar rumor, isu, atau pesan-pesan yang beredar di media. Apalagi yang berbau fitnah.

“Rakornas akan menjadi ajang konsolidasi dan evaluasi partai. Kami juga akan mambahas sejumlah isu nasional yang menjadi perhatian publik. Demokrat ini menjadikan Rakornas juga sebagai momentum refleksi individu kader dalam mempertahankan ruh partai sebagai partai yang bersih, cerdas dan santun, serta ajang pembuktian bahwa seluruh kader partai tetap mengedepankan membela kepentingan masyarakat," tandasnya.

Di Istana Negara, Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhyono (SBY) mendukung pengurus DPP ‘bersih-bersih’ kader yang bermasalah, bila Muhammad Nazaruddin bersedia memberikan informasi apapun terkait kader Demokrat yang dinilainya bermasalah secara hukum dan etika. “Nazaruddin segera kembali menghadapi permasalahan hukum di Tanah Air dengan memberikan penjelasan di depan penegak hukum. Berikan juga ke saya (informasi) terkait Partai Demokrat. Apapun informasinya, saya akan melakukan penataan, pembersihan kalau ada kader yang tidak bersih di tubuh Partai Demokrat," kata dia.

Menurut SBY, jika Nazaruddin kembali ke Indonesia dan membuka semua informasi soal masalah kader Demokrat, semuanya akan ditindaklnajuti. Tapi bukan fitnah dan harus siap diuji kebenarannya dengan alat yang ada di Dewan Kehormatan Demokrat. “Mana yang benar dan mana yang tidak benar yang masih perlu diperdalam. Makin gamblang dan makin lengkap informasi yang diberikan Nazaruddin, maka lebih baik. Kalau ada kader Demokrat yang melakukan kegiatan langgar etika dan kehormatan partai, tentunya harus diberikan sanksi tegas," jelasnya.

Pengganti Nazaruddin
Dalam kesempatan terpisah, Wakil Sekjen DPP PP Ramadhan Pohan menyatakan, Ketua Dewan Pembinan PD SBY sudah menyiapkan seorang calon Bendahara Umum. Orang itu bukan orang yang bermain-main dengan anggaran, proyek dan sebagainya. Namun, namanya masih dirahasiakan. "Kalau sebelumnya ada permainan uang di bawah, itu tidak ke partai. Kalaupun masuk itu ke pribadi atau ke teman-teman, itu tanggung jawab oknum yang bersangkutan," ujarnya.

Ramadhan menambahkan, sebenarnya partai telah menyiapkan langkah untuk menjaring calon-calon pengganti Muhammad Nazaruddin untuk ditempatkan sebagai Bendahara Umum. Sudah ada beberapa nama yang layak dijadikan kandidat posisi tersebut, mereka mayoritas berasal dari posisi Wakil Bendahara Umum. “Mereka di antaranya, yakni Handojo S. Muljadi, Mirwan Amir, Sartono Hutomo, dan Siswanto. Mereka semua wakil bendum. Tapi masih ada puluhan nama lain yang juga memenuhi kriteria," ujarnya.

Diungkapkan pula, ada sejumlah nama di luar Partai Demokrat yang belum pernah muncul di publik. Namun, semuanya sangat tergantung kepada keinginan dan pilihan Anas Urbaningrum. "Itu tergantung taste Pak Anas. Terggantung integritas dia. Dari integritas, kapabilitas sudah banyak yang memenuhi syarat. Sekarang tinggal chemistry dan taste Pak Anas terhadap sosok bendum pengganti," jelas mantan wartawan ini.(bie)