Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
BBM
Rakyat Butuh Kebijakan Konkret Turunkan Harga BBM
Monday 05 Oct 2015 15:22:12
 

Ilustrasi. Gedung DPR RI, Senayan Jakarta.(Foto: BH/mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Belum lagi paket pertama dan kedua dirasakan manfaatnya, kini, pemerintah hendak mengumumkan paket kebijakan ekonomi tahap ketiga. Seperti paket-paket sebelumnya, paket yang ketiga ini juga tidak konkret dan belum menyentuh masalah mendasar. Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan di Jakarta, Senin (5/10).

Menurut politisi Gerindra ini, ada tiga fokus utama pemerintah dalam paket ketiga ini. Pertama, mendorong investasi, kedua dukungan kredit ekspor dan UKM untuk mencegah PHK lewat Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI), dan ketiga mendorong daya beli masyarakat.

Dia juga mengatakan, selain tidak konkret, ada banyak yang tumpang tindih dalam paket-paket kebijakan ekonomi pemerintah itu. Sebagai contoh, pemerintah ingin mendorong ekspor, tetapi di saat yang sama, membuat deregulasi besar-besaran yang membuka peluang impor yang besar.

Lalu, pemerintah ingin cegah PHK, tetapi di saat yang sama, mencabut proteksi-proteksi non-tarif yang menyulitkan tumbuhnya UKM. Ujungnya, kebijakan-kebijakan yang tumpang tindih itu membuat pelaku usaha bingung.

Dia berharap, pemerintah jelas menentukan arah kebijakannya. Kebijakan yang tidak konkret dan tumpang tindih hanya akan melahirkan keruwetan-keruwetan baru. Kalau mau konkret, pemerintah turunkan saja harga BBM di saat harga minyak dunia turun drastis.

Turunnya harga BBM akan menjadi insentif besar bagi UKM dan masyarakat kecil. Dengan begitu, inflasi akan turun. Sebab, harga BBM ini yang menjadi penyumbang inflasi terbesar. Harga BBM yang tinggi itu juga yang selama ini menjadi beban produksi UKM sehingga akhirnya mem-PHK karyawannya.

Anggota Dapil Jabar IV mengatakan, penurunan harga BBM itu lebih konkret ketimbang berharap pembiayaan dari LPEI yang diberi PMN Rp. 1 triliun itu. Apalagi proses pencairan PMN butuh waktu lama serta birokrasi yang panjang.

“Ketahanan ekonomi kita membutuhkan insentif langsung dan cepat. Kalau tidak semua akan makin parah. Semoga kebijakan pemerintah secara nyata berpihak kepada rakyatnya,” tutupnya.(spy,mp/dpr/bh/sya)



 
   Berita Terkait > BBM
 
  Jaksa Tuntut 3 Terdakwa Kasus Pengetap BBM Bersubsidi Ilegal 6 Bulan Penjara
  Ratna Juwita Tolak Keras Rencana Pengemudi Ojol Tidak Dapat Subsidi BBM
  Legislator Minta Pemerintah Turunkan Harga BBM Bersubsidi Agar Inflasi Terkendali
  BPH Migas dan Polri Berhasil Ungkap Kasus Penyalahgunaan Distribusi BBM Subsidi 1,42 Juta Liter
  Pemerintah Harus Perhatikan Keluhan Masyarakat Terkait Kualitas BBM Pertalite
 
ads1

  Berita Utama
Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

Istana Dukung Kejagung Bersih-bersih di Pertamina: Akan Ada Kekagetan

Megawati Soekarnoputri: Kepala Daerah dari PDI Perjuangan Tunda Dulu Retreat di Magelang

Usai Resmi Ditahan, Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi

 

ads2

  Berita Terkini
 
BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

10 Ribu Buruh Sritex Kena PHK, Mintarsih Ungkap Mental Masyarakat Terguncang

Anak 'Crazy Rich' Alam Sutera Pelaku Penganiayaan, Sudah Tersangka Tapi Belum Ditahan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2