JAKARTA, Berita HUKUM - Sikap tegas mantan Ketua MPR RI Amien Rais meminta Partai Amanat Nasional (PAN) untuk keluar dari barisan koalisi rezim Jokowi mendapat tanggapan positif dari berbagai kalangan.

Langkah Amien Rais dinilai sangat tepat dan sejalan dengan arus aspirasi rakyat.

"Intinya upaya Amien Rais memposisikan PAN kembali sebagai kekuatan politik yang independen, kritis dan pro rakyat akan jauh lebih berkah dan amanah," kata Ketua Progres 98, Faizal Assegaf dalam keterangannya, Jumat (3/11).

Tokoh politik sekaliber Amien Rais, menurut Faizal, tentu dapat membaca dengan jernih watak rezim Jokowi yang kian hari melukai nurani rakyat. Sebagai pendiri PAN, Amien Rais dan pendukung setianya pasti tidak ingin partainya menjadi bagian dari penyokong dosa politik rezim Jokowi.

"Jadi sudah tepat PAN memperkuat kerja samanya dengan Gerindra, PKS, PBB dan berbagai elemen masyarakat yang bersikap kritis terhadap pemerintahan Jokowi," terang mantan aktivis mahasiswa 98 ini.

Dengan demikian, masih kata Faizal, PAN dapat meraih dukungan yang luas untuk memperjuangkan aspirasi rakyat jelang Pilpres 2019.

"Saya kira, elite PAN masih punya nurani dan sejalan dengan tujuan mulia Amien Rais untuk menarik diri dari koalisi rezim Jokowi. Jangan berlama-lama terjebak menjadi korban politik kebohongan rezim Jokowi," tegasnya.

Sementara, pemerhati politik yang juga Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, dari sisi elektoral, Partai Amanat Nasional (PAN) sebaiknya keluar dari koalisi pemerintah. PAN lebih banyak mudaratnya bertahan di koalisi ketimbang jadi oposisi.

"PAN jangan setengah-setengah, jangan banci," katanya, saat dihubungi redaksi, Jumat (3/11).

Sikap "banci" PAN tersebut merugikan elektoral partai pimpinan Zulkifli Hasan itu. Satu sisi sebagai pendukung pemerintah namun di sisi lain tidak sejalan dengan pemerintah.

PAN dinilai tidak etis karena tidak mendukung pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Organisasi Masyarakat (Ormas).

Menurut Pangi, salah kunci utama dalam berkoalisi yakni disiplin sudah dilanggar oleh PAN.

"Sikap PAN menolak Perppu Ormas sudah jadi bahan gunjingan di internal oposisi. PAN dinilai tidak fair play," kata Pangi.

Sebelum ditendang, PAN sebaiknya keluar dari koalisi. Menurut Pangi, PAN lebih tepat di luar pemerintahan.

"PAN kalau bertahan tidak akan dapat apa-apa, apalagi kursinya cuma satu. Sementara kalau jadi oposisi, dengan mengkritisi dan menantang kebijakan pemerintah yang banyak mendapat penolakan, PAN akan mendapat empati dari masyarakat," paparnya panjang lebar.

Ditambahkan Pangi, PAN harus melihat perjuangan PDIP, 10 tahun jadi oposisi sejati, dengan sabar dan konsisten, akhirnya bisa merebut kekuasaan.

Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais sebelumnya tidak mempermasalahkan pernyataan Wapres Jusuf Kalla yang menyebut PAN tidak etis karena tidak mendukung pengesahan Perppu Ormas.

Amien bahkan menilai pernyataan JK sudah sesuai dengan konteks politik sehingga menjadi alasan yang kuat bagi PAN untuk hengkang dari koalisi pemerintah.(rus/wid/RMOL/bh/sya)