JAKARTA, Berita HUKUM - Rakyat dinilai harus menjadi penilai paling objektif terhadap kualitas para menteri Kabinet Merah Putih.
Karena itu, pemerintah didorong membuka ruang dialog terbuka antara menteri dan anggota Kabinet Bayangan bentukan Koalisi Masyarakat Sipil agar publik dapat menyaksikan langsung adu data, adu argumentasi, dan adu gagasan dalam menyelesaikan persoalan bangsa.
Kabinet Bayangan dibentuk dan diumumkan Koalisi Masyarakat Sipil pada 27 Juli 2026 sebagai wadah pengawasan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Beranggotakan akademisi, pakar hukum, ekonom, aktivis hingga pegiat lingkungan, kelompok ini dibentuk menyerupai struktur kabinet dengan tugas mengawal dan mengkritisi kinerja kementerian sesuai bidang masing-masing melalui kajian dan rekomendasi kebijakan.
Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing menilai keberadaan Kabinet Bayangan akan memberi manfaat apabila pemerintah tidak menghindari kritik.
Sebaliknya, ia mendorong agar pemerintah membuka ruang dialog yang dapat disaksikan publik sehingga masyarakat memperoleh informasi langsung mengenai kualitas argumentasi kedua belah pihak.
"Sejatinya lebih baik dialog publik terbuka. Sehingga rakyat bisa menilai kompetensi menteri dari Kabinet Bayangan dan kompetensi menteri dari pemerintahan. Kita bisa melihat dari dialognya," kata Emrus dalam wawancara bersama Tribunnews Redaksi Solo, Rabu (5/8/2026)..
Menurut Emrus, forum terbuka akan menghadirkan ruang adu data, adu fakta, dan adu argumentasi. Dari proses tersebut, masyarakat dapat menilai secara objektif siapa yang memiliki pemahaman lebih baik terhadap persoalan yang dibahas sekaligus siapa yang menawarkan solusi paling rasional.
"Nah, dengan demikian mereka adu data, adu argumentasi, adu fakta satu dengan yang lain," ujarnya.
Bukan Ancaman Pemerintah
Emrus menegaskan pemerintah tidak perlu memandang Kabinet Bayangan sebagai lawan politik. Dalam sistem demokrasi, keberadaan kelompok yang menjalankan fungsi kontrol merupakan bagian dari mekanisme check and balance yang dibutuhkan untuk menjaga kualitas pemerintahan.
Ia menilai fungsi tersebut selama ini juga dijalankan oleh pers, kalangan akademisi, lembaga swadaya masyarakat, hingga masyarakat sipil. Kabinet Bayangan hanya mengorganisasikan fungsi pengawasan itu menjadi lebih terstruktur dengan pembagian bidang layaknya kementerian.
"Tanpa kritik, tanpa masukan dari pihak di luar pemerintahan, maka matinya demokrasi. Kabinet Bayangan justru mengambil peran menghidupkan demokrasi kita," katanya.
Karena itu, ia meminta pemerintah tidak bersikap defensif terhadap kritik yang muncul.
"Jangan dimusuhi, tapi ajak berdialog," tegasnya.
Dialog Terbuka Dinilai Menguntungkan Presiden
Emrus juga menilai forum dialog terbuka akan memberi manfaat langsung bagi Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Presiden dapat memperoleh gambaran objektif mengenai kemampuan para menterinya menghadapi kritik sekaligus menjelaskan kebijakan pemerintah kepada masyarakat.
Apabila kritik Kabinet Bayangan terbukti berdasar dan kementerian tidak mampu memberikan jawaban yang memadai, kondisi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja para pembantu Presiden.
Sebaliknya, apabila pemerintah mampu membantah kritik dengan data dan fakta yang kuat, kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah juga akan meningkat.
"Justru dengan kritik dan masukan secara terbuka dari Kabinet Bayangan positif bagi Prabowo. Menjadi landasan bagi Prabowo mengingatkan pembantunya dan sekaligus menjadi dasar melakukan evaluasi," ujarnya.
Kritik Harus Berbasis Data
Meski mendukung keberadaan Kabinet Bayangan, Emrus mengingatkan legitimasi kelompok tersebut sangat bergantung pada kualitas kritik yang disampaikan. Ia menilai kritik tanpa data justru akan meruntuhkan kredibilitas para anggotanya sendiri.
"Kalau kritik mereka mengada-ada, justru kredibilitas mereka turun. Kritik harus rasional," katanya.
Karena itu, ia meminta setiap anggota Kabinet Bayangan fokus mengawal kementerian yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan kritik yang spesifik, berbasis fakta lapangan, dan disertai solusi.
Emrus berharap hubungan pemerintah dengan Kabinet Bayangan tidak diwarnai saling curiga maupun saling menyerang. Ia mengusulkan agar kritik dijadikan budaya demokrasi yang sehat melalui forum dialog yang terbuka dan berkesinambungan.
Menurutnya, ketika menteri, Kabinet Bayangan, dan masyarakat sama-sama memiliki akses terhadap data serta ruang diskusi yang setara, kualitas kebijakan publik akan meningkat. Pada saat yang sama, rakyat memperoleh kesempatan menjadi penilai objektif terhadap kapasitas para pejabat negara maupun para pengkritiknya.
"Biar rakyat yang menilai. Dari dialog itu akan terlihat siapa yang menguasai persoalan, siapa yang menyampaikan fakta, dan siapa yang benar-benar menawarkan solusi bagi bangsa," ujar Emrus.
Latar Belakang 15 Anggota Kabinet Bayangan Indonesia
Lantas, seperti apa latar belakang anggota Kabinet Bayangan?
Berikut profil singkat 15 anggota Kabinet Bayangan termasuk pendidikan sebagaimana dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:
1. Menteri Sekretaris Negara, Feri Amsari
Feri Amsari merupakan seorang akademisi dan pakar hukum tata negara Indonesia.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas ini pernah menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas pada periode 2017–2023.
Feri Amsari menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 Ilmu Hukum di Universitas Andalas sehingga memiliki gelar akademik SH dan MH.
Ia memiliki gelar tambahan yaitu LL.M. dari William & Mary Law School, Amerika Serikat.
Kepakarannya meliputi hukum tata negara, konstitusi, hukum acara di Mahkamah Konstitusi, partai politik dan pemilu, hingga tata kelola pemerintahan yang baik dan antikorupsi
Dalam Kabinet Bayangan Indonesia, Feri Amsari menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara, yang bertugas mengoordinasikan administrasi kabinet serta mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintahan kabinet bayangan.
2. Menteri Perekonomian, Media Wahyudi Askar
Dalam Kabinet Bayangan Indonesia, Media Wahyudi Askar menjabat sebagai Menteri Perekonomian. Ia bertugas mengawasi dan memberikan alternatif kebijakan terhadap sektor perekonomian nasional.
Media Wahyudi Askar adalah akademisi, ekonom, dan peneliti kebijakan publik Indonesia.
Saat ini, Media Wahyudi Askar mengajar di Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM).
Jabatan lain yang diemban Media Wahyudi Askar adalah Direktur Kebijakan Publik pada Center of Economic and Law Studies (CELIOS).
Bidang kepakarannya meliputi ekonomi pembangunan, kebijakan fiskal, kemiskinan dan ketimpangan, keuangan inklusif, serta evaluasi kebijakan publik.
Gelar akademiknya adalah Sarjana Ilmu Politik (SIP) dari UGM pada 2012 serta Master of Science (M.Sc.) dari Universitas Manchester, Inggris.
Pendidikan akademiknya kemudian disempurnakan dengan meraih gelar Doctor of Philosophy (Ph.D.) juga dari Universitas Manchester pada 2019.
3. Menteri Luar Negeri, Shofwan Al Banna
Dalam Kabinet Bayangan Indonesia, Shofwan Al Banna Choiruzzad yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri bertugas mengawasi serta memberikan alternatif kebijakan terhadap penyelenggaraan politik luar negeri dan diplomasi Indonesia.
Shofwan Al Banna Choiruzzad adalah akademisi dan pakar hubungan internasional Indonesia.
Ia merupakan dosen sekaligus Associate Professor pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI).
Shofwan juga menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif ASEAN Studies Center UI.
Bidang kepakarannya meliputi hubungan internasional, politik luar negeri Indonesia, ekonomi politik internasional, regionalisme ASEAN, dan tata kelola global.
Dalam bidang akademik, Shofwan memiliki latar belakang pendidikan yang kuat di bidang hubungan internasional dengan meraih gelar Bachelor of Social Science (B.Soc.Sc.) dari UI.
Selanjutnya, ia memperoleh gelar Master of Arts (M.A.) bidang International Studies dari Meijigakuin University Jepang, dan menyelesaikan program doktor (Ph.D.) bidang International Studies di Ritsumeikan University, Jepang.
4. Menteri Sosial dan Layanan Dasar, Nabiyla Risfa Izzati
Nabiyla Risfa Izzati adalah akademisi dan pakar hukum ketenagakerjaan Indonesia.
Ia juga dipercaya sebagai Wakil Direktur Research Center for Law, Gender, and Society UGM, Adjunct Researcher di Centre for Digital Society (CfDS) UGM, serta peneliti Fairwork Indonesia.
Ia merupakan dosen Fakultas Hukum UGM yang tengah menempuh program doktor di Queen Mary University of London.
Sebelum menempuh pendidikan doktoral, Nabiyla menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Gadjah Mada pada 2014.
Ia kemudian melanjutkan studi Magister Hukum bidang International Civil and Commercial Law di Leiden University, Belanda, dengan dukungan Beasiswa LPDP dan lulus pada 2015.
Bidang kepakarannya meliputi hukum ketenagakerjaan, perlindungan pekerja, ekonomi digital, kesetaraan gender di dunia kerja, serta kebijakan sosial.
Dalam Kabinet Bayangan Indonesia, Nabiyla Risfa Izzati menjabat sebagai Menteri Sosial dan Layanan Dasar
Tugasnya mengawasi serta memberikan alternatif kebijakan di bidang kesejahteraan sosial, perlindungan kelompok rentan, dan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat.
5. Menteri Kesehatan, Irma Hidayana
Irma Hidayana adalah akademisi, peneliti, dan aktivis kesehatan masyarakat Indonesia.
Ia merupakan dosen kesehatan masyarakat di Hofstra University, Amerika Serikat, serta dikenal sebagai salah satu pendiri inisiatif LaporCOVID-19 dan Rumah Sehat Rakyat.
Irma menyelesaikan studi S1 di Filsafat UGM, S2 di Kesehatan Publik Monclair State University, AS, dan S3 di bidang Ilmu Kesehatan dan Perilaku di Columbia University, AS.
Bidang kepakarannya meliputi kesehatan masyarakat, hak atas kesehatan, gizi anak, determinan komersial kesehatan, inovasi kesehatan digital, serta perlindungan ibu dan anak.
Dalam Kabinet Bayangan Indonesia, Irma Hidayana menjabat sebagai Menteri Kesehatan.
Ia bertugas mengawasi serta memberikan alternatif kebijakan di bidang kesehatan, pelayanan kesehatan, dan kesehatan masyarakat.
6. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Iman Zanatul Haeri
Di Kabinet Bayangan, Iman Zanatul Haeri menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Ia bertugas mengawasi serta memberikan alternatif kebijakan di bidang pendidikan, kebudayaan, dan pengembangan sumber daya manusia.
Peran ini tak terlepas dari latar belakang Iman Zanatul Haeri yang merupakan seorang pendidik, peneliti, dan pemerhati kebijakan pendidikan Indonesia.
Saat ini, ia mengajar sebagai guru sejarah di Madrasah Aliyah Al-Tsaqafah Jakarta.
Iman menempuh pendidikan tinggi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan meraih gelar Sarjana (S1) serta Magister (S2) dengan konsentrasi pada bidang Pendidikan Sejarah.
Jabatan lain yang diemban Iman adalah sebagai Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G).
Bidang kepakarannya meliputi pendidikan sejarah, kebijakan pendidikan, advokasi guru, pengembangan kurikulum, dan kesejahteraan tenaga pendidik.
7. Menteri Hak Perempuan dan Marjinal, Khoirunnisa Nur Agustyati
Khoirunnisa Nur Agustyati menempuh pendidikan sarjana sosiologi di Universitas Indonesia dan melanjutkan studi magister ilmu politik di universitas yang sama.
Memiliki latar belakang di bidang advokasi penguatan demokrasi inklusif dan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan, maka Khoirunnisa 'menduduki' jabatan Menteri Hak Perempuan dan Marjinal.
Tugasnya mengawasi serta memberikan alternatif kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan, kesetaraan, dan pemenuhan hak kelompok marjinal.
Khoirunnisa juga merupakan peneliti di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang memiliki fokus pada isu demokrasi, pemilu, representasi politik, kesetaraan gender, serta perlindungan hak-hak kelompok rentan dan masyarakat sipil.
Sebelum bergabung dengan PERLUDEM, ia pernah bekerja sebagai peneliti di Center for Electoral Reform (CETRO).
8. Menteri Riset, Teknologi, dan Digital, Nenden Sekar Arum
Nenden Sekar Arum merupakan seorang peneliti dan advokat hak digital Indonesia.
Ia lulus dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) jurusan Teknik Informatika dan melanjutkan pendidikan magister dengan menempuh program Master of Science (M.Sc.) bidang Advanced Computer Science di University of Birmingham, Inggris.
Saat ini, Nenden yang pernah bertugas sebagai jurnalis ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada perlindungan hak digital, kebebasan berekspresi di internet, keamanan digital, dan privasi di kawasan Asia Tenggara.
Selain aktif dalam advokasi kebijakan digital, ia juga terlibat dalam berbagai inisiatif terkait jurnalisme data, keselamatan jurnalis, serta perlindungan korban kekerasan berbasis gender online.
Dalam Kabinet Bayangan Indonesia, Nenden Sekar Arum menjabat sebagai Menteri Riset, Teknologi, dan Digital.
Tugasnya mengawasi serta memberikan alternatif kebijakan di bidang riset, teknologi, transformasi digital, tata kelola ruang digital, dan inovasi nasional.
9. Menteri Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim, Iqbal Damanik
Iqbal Damanik adalah lulusan dari Universitas Sumatera Utara jurusan Ilmu Komunikasi dan Media serta Universitas Indonesia jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan.
Iqbal Damanik adalah aktivis lingkungan Indonesia dan pernah mendapatkan teror berupa bangkai ayam dari orang tak dikenal.
Ia juga dikenal sebagai Juru Kampanye Hutan Indonesia di Greenpeace Indonesia yang berfokus pada isu perlindungan hutan, perubahan iklim, transisi energi, tata kelola sumber daya alam, dan keadilan lingkungan.
Melalui berbagai kegiatan advokasi dan kajian kebijakan, ia aktif menyuarakan perlindungan ekosistem hutan serta mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim dalam Kabinet Bayangan Indonesia, ia bertugas mengawasi serta memberikan alternatif kebijakan di bidang perlindungan lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
10. Menteri Pertanian dan Kedaulatan Pangan, Isnawati Hidayah
Dalam Kabinet Bayangan Indonesia, Isnawati Hidayah yang merupakan alumni Universitas Negeri Malang (UM) menjabat sebagai Menteri Pertanian dan Kedaulatan Pangan.
Ia bertugas mengawasi serta memberikan alternatif kebijakan di bidang pertanian, ketahanan dan kedaulatan pangan, serta pembangunan sektor agraria.
Hal ini tak terlepas dari latar belakang Isnawati Hidayah yang merupakan aktivis masyarakat sipil Indonesia dan berfokus pada isu pangan, gizi, dan kebijakan publik.
Ia merupakan Koordinator Nasional MBG Watch, sebuah inisiatif masyarakat sipil yang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kiprahnya banyak berkaitan dengan advokasi kebijakan ketahanan pangan, pemenuhan gizi masyarakat, perlindungan kelompok rentan, serta tata kelola program pangan nasional.
11. Menteri Dalam Negeri dan Keamanan, Arman Suparman
Arman Suparman adalah peneliti dan analis kebijakan publik Indonesia sekaligus guru besar
Pria kelahiran Flores ini merupakan lulusan Filsafat Ledalero dan Pascasarjana Sosiologi FISIP UI.
Ia menjabat sebagai Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), sebuah lembaga yang berfokus pada kajian otonomi daerah, desentralisasi, tata kelola pemerintahan, dan iklim investasi daerah.
Dalam Kabinet Bayangan Indonesia, Arman Suparman menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri dan Keamanan.
Tugasnya bertugas mengawasi serta memberikan alternatif kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, administrasi pemerintahan, dan keamanan nasional.
12. Menteri Hukum dan Kebijakan Negara, Yance Arizona
Yance Arizona adalah akademisi serta ahli hukum tata negara yang menjadi pengajar di Fakultas Hukum UGM.
Ia memiliki kepakaran di bidang hukum tata negara, hukum agraria, hak masyarakat adat, hak asasi manusia, serta reformasi hukum.
Selain aktif sebagai pengajar dan peneliti, ia banyak terlibat dalam advokasi kebijakan terkait pengakuan hak-hak masyarakat adat, tata kelola sumber daya alam, dan pembaruan sistem hukum nasional.
Ketua Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM (Pandekha) UGM ini meraih PhD in Law and Society dari Leiden University dan jejak pelatihan di Harvard, Columbia, hingga UC Berkeley.
Dalam Kabinet Bayangan Indonesia, Yance Arizona menjabat sebagai Menteri Hukum dan Kebijakan Negara.
Tugasnya mengawasi serta memberikan alternatif kebijakan di bidang hukum, legislasi, tata kelola pemerintahan, dan reformasi kelembagaan negara.
13. Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran, Bhima Yudhistira Adhinegara
Bhima Yudhistira Adhinegara adalah ekonom dan analis kebijakan publik Indonesia.
Ia merupakan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yang memiliki kepakaran di bidang ekonomi makro, kebijakan fiskal, perdagangan internasional, investasi, industri, serta tata kelola anggaran negara.
Selain aktif sebagai peneliti, ia kerap memberikan analisis mengenai kondisi perekonomian nasional, kebijakan perpajakan, dan pengelolaan keuangan negara.
Kapasitas teknisnya teruji sebagai Tenaga Ahli Bappenas bidang Pendanaan Luar Negeri, konsultan IFC-World Bank dan JICA, serta peneliti INDEF hampir satu dekade, ditopang MSc in Finance dari University of Bradford.
Dalam Kabinet Bayangan Indonesia, Bhima Yudhistira Adhinegara menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran.
Ia bertugas mengawasi serta memberikan alternatif kebijakan di bidang keuangan negara, perpajakan, pengelolaan anggaran, dan kebijakan fiskal.
14. Menteri Pertahanan, Curie Maharani Savitri
Curie Maharani adalah seorang akademisi dan peneliti Indonesia di bidang hubungan internasional dan studi pertahanan.
Spesialisasinya jarang dimiliki, mencakup industri pertahanan, akuisisi alutsista, dan alih teknologi.
Ia merupakan dosen pada Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bina Nusantara (BINUS) dengan fokus penelitian pada kebijakan pertahanan, keamanan internasional, strategi militer, hubungan sipil-militer, serta geopolitik kawasan Indo-Pasifik.
Selain aktif sebagai pengajar, ia juga terlibat dalam berbagai penelitian mengenai reformasi sektor keamanan dan kebijakan pertahanan Indonesia.
la meraih PhD in Defence and Security dari Cranfield University dan Magister Teknik cum laude bidang Manajemen Pertahanan dari ITB.
Dalam Kabinet Bayangan Indonesia, Curie Maharani Savitri menjabat sebagai Menteri Pertahanan, yang bertugas mengawasi serta memberikan alternatif kebijakan di bidang pertahanan negara, strategi keamanan nasional, dan modernisasi pertahanan.
15. Sekretaris Kabinet, Ahmad Jilul Qur'ani Farid
Ahmad Jilul diketahui memiliki latar belakang pendidikan di bidang Hubungan Internasional (HI) lulusan Universitas Airlangga (Unair).
Ia adalah aktivis masyarakat sipil dan analis kebijakan publik Indonesia serta yang dikenal aktif dalam isu tata kelola pemerintahan, demokrasi, transparansi, dan partisipasi publik.
Selain pernah aktif dalam gerakan mahasiswa nasional, ia juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI).
Dalam Kabinet Bayangan Indonesia, Ahmad Jilul Qur'ani Farid menjabat sebagai Sekretaris Kabinet.
Tugasnya yang bertugas mengoordinasikan administrasi kabinet, menyiapkan pelaksanaan sidang kabinet, serta mendukung koordinasi kebijakan antarkementerian dalam Kabinet Bayangan Indonesia.(Tribunnews.com/ Chrysnha, Sri Juliati/bh/sya)
|
