JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wapres Boediono, memimpin sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/9). Ada tiga agenda penting yang dibahas, yakni evaluasi layanan mudik Lebaran, evaluasi kinerja kabinet dan implementasi APBNP 2011, dan sejumlah sasaran yang harus dicapai pada 2011-2014.

Hadir dalam sidang pertama pascaperayaan Idul Fitri 1432 H ini, sejumlah menteri KIB II. Mereka di antaranya Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kesra Agung Laksono, Mensesneg Sudi Silalahi, Mendiknas M Nuh, Menhub Freddy Numberi, Mendag Mari Elka Pangestu, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Seskab Dipo Alam, dan anggota Wantimpres.

Untuk agenda pertama, Presiden akan menerima laporan dari Kapolri. Menurut SBY, meskipun rutin, evaluasi layanan mudik tetap harus dilakukan agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik pada tahun-tahun mendatang. "Menurut laporan, semua bisa dikelola relatif baik dari tahun lalu, tapi saya mendengar ada masalah baru yang mungkin terjadi untuk tahun yang akan datang," kata SBY.

Kepala Negara mengingatkan bahwa momen mudik Lebaran jangan disia-siakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. "Ingat, ekonomi mudik Lebaran sangat berguna untuk ekonomi lokal. Jangan disiakan momentum ini," Presiden menegaskan.

Berkaitan dengan unjuk rasa para pedagang yang kurang mendapat keuntungan pasca lancarnya arus mudik di Lingkar Nagrek, Jawa Barat, SBY meminta pemerintah daerah setempat memikirkan cara agar para pedagang tersebut tetap mendapat keuntungan di momen Lebaran tanpa menyebabkan kemacetan. "Saya minta Pemda untuk berpikir bagaimana ada kanalisasi agar mereka tetap mendapatkan keuntungan. Tentunya, tidak dibuat macet lagi," SBY mengingatkan.

Sementara itu, untuk evaluasi kinerja kabinet, kementerian dan lembaga, Presiden menitikberatkan pada implementasi penggunaaan anggaran APBNP 2011. SBY menerangkan bahwa belanja modal merupakan sumbangan penting bagi pertumbuhan ekonomi, dibanding konsumsi rumah tangga dan ekspor-impor. Presiden SBY menilai masih banyak kementerian dan lembaga yang belum menggunakannya dengan baik.

"Belanja modal di jajaran kementerian dan lembaga masih jauh dari harapan. Kalau dibelanjakan dengan tepat akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi," ujar SBY. Namun, apabila tidak, maka adalah tanggung jawab semua pihak atas tidak tercapai pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen seperti yang diharapkan. "Kalau tidak segera diperbaiki dalam waktu yang tinggal 4 bulan ini, kita semua bertanggungjawab atas tidak tercapainya pertumbuhan ekonomi," tandas SBY.

Disamping itu, sasaran yang ingin dicapai sampai Agustus juga belum secara optimal dapat dicapai. "Memang ada manajeman, baik di jajaran kabinet maupun kementerian, perlu ada perbaikan, termasuk masih ada respon yang tidak cepat untuk menyelesaikan sesuatu," tandas Presiden.(pgo/wmr)