JAKARTA, Berita HUKUM - Formasi lengkap Pimpinan MPR RI yakni, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dan para Wakil Ketua MPR RI Mahyudin, E.E Mangindaan, Hidayat Nur Wahid dan Oesman Sapta, hari Kamis ( 14/4 ) mengunjungi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang didampingi beberapa menteri kabinet kerja, di Istana Presiden Republik Indonesia, Jakarta. Pertemuan ini dalam rangka Rapat Konsultasi Pimpinan MPR dan Presiden RI.

Pertemuan berlangsung sangat akrab. Dalam kesempatan tersebut Pimpinan MPR yang diwakili Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyampaikan beberapa hal penting terkait MPR kepada Presiden RI yakni: Pertama disampaikan bahwa MPR adalah rumah rakyat.

Karena MPR adalah rumah rakyat maka rakyat bebas menyampaikan aspirasinya kepada MPR.

Berbagai aspirasi dan masukan datang ke MPR antara lain yang mengemuka adalah soal UUD 1945. Ada sebagian masyarakat yang menginginkan UUD dikembalikan seperti dulu seperti aslinya yakni UUD 1945. Di sisi lain ada juga masyarakat yang mengatakan bahwa UUD pasca amandemen sudah bagus tidak perlu diubah ubah lagi.

Dari kedua pendapat itu, ada pendapat tengah yang ternyata banyak mendapat persetujuan yakni bahwa bangsa ini perlu sebuah haluan negara. Sebab, setelah 18 tahun reformasi ini berjalan, banyak kemajuan tapi banyak pula yang perlu disempurnakan.

"Kami utarakan kepada Bapak Presdien bahwa untuk memunculkan haluan negara harus ada amandemen UUD dan itu harus dikaji dan dilakukan dengan sangat hati-hati sekali.

Untuk itu selain melakukan kajian mendalam di MPR sendiri, kami juga melakukan serap aspirasi ke berbagai elemen masyarakat seperti pakar tatanegara, para kepala daerah, akademisi kampus dan masyarakat," ujar Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, dalam konferensi pers usai bertemu Presiden RI.

Kedua, lanjut Ketua MPR RI, Pimpinan MPR sampaikan soal wawasan kebangsaan, karakter bangsa dan cinta tanah air. Pasca reformasi bergulir ada yang hilang dari bangsa ini yakni roh kebangsaan. Banyak generasi muda yang tidak Pancasila dan lambang-lambang negara.

"Kami sampaikan itulah pentingnya sosialisasi pemahaman Pancasila yang kami gelar dengan nama sosialisasi empat pilar MPR. Namun sosialisasi ini butuh kerjasama aktif dan kiprah aktif seluruh elemen bangsa, sehingga sosialisasi empat konsesus dasar itu bisa massif dilakukan ke seluruh rakyat Indonesia," katanya.

Yang terakhir, Pimpinan MPR menyampaikan undangan kepada Presiden RI untuk menghadiri agenda-agenda MPR RI yakni Sidang Tahunan di bulan Agustus tahun 2016. Agenda MPR yang lain yakni Peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni yang akan digelar di gedung Merdeka Bandung. Yang terakhir adalah hari Konstitusi pada tanggal 18 Agustus nanti. Di sana Presiden dijadwalkan akan membawakan pidato kebangsaan.

"Kami bersyukur dan gembira Bapak Presiden menyatakan kesediaannya untuk memenuhi dan menghadiri agenda-agenda MPR di tahun ini," pungkasnya.(der/mpr/bh/sya)