Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Pelayanan Publik
Refleksi Provinsi Gorontalo, Pelayanan Publik Masih Terbawah
Sunday 30 Dec 2012 20:43:40
 

Prof. Dr. Ir. Nelson Pomalingo, M.Pd.(Foto: Ist)
 
GORONTALO, Berita HUKUM - Usia Provinsi Gorontalo saat ini telah lebih dari satu dasawarsa, dari segi kemiskinan Provinsi yang sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara, angka kemiskinan masih berada pada level 40 persen, namun dengan jalannya pemerintahan hingga sekarang, kemiskinan menurun hingga 18 persen. namun tujuan dari pembentukan provinsi Gorontalo tidak saja dari segi peningkatan kesejahteraan rakyat saja, namun soal bagaimana pelayanan publik, dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

"Ternyata menurut penilaian Kementrian Menteri Dalam Negeri, dari segi pelayanan publik kita masih dianggap gagal, masih berada di sepuluh besar terbawah," ungkap Prof. Nelson Pomalingo, Minggu (30/12)

Rektor Unversitas Muhammadiyah Gorontalo ini mengatakan, pengembangan SDM bukan saja pada tingkat lokal tapi juga bagaimana bisa berkiprah ke tingkat nasional, Nelson mencontohkan putra-putra daerah yang sebelumnya telah berkarir hingga ke pusat. seperti Drs. H. Thayeb Mohammad Gobel dan putranya, Rachmat Gobel, Prof. John Ario Katili.

"Pasa Fadel dan Suharso Monoarfa, Putra Gorontalo yang berkiprah di pusat mungkin sudah tidak ada lagi," ujarnya.

Menurutnya, seharusnya ekonomi meningkat, pendidikan harus seiring dengan peningkatan pendidikan, dengan kondisi saat ini, Indeks Pembangunan manusia (IPM) masih 108.

Untuk itu katanya, dengan mengembangkan SDM lebih baik lagi, maka pelayanan publik akan ikut meningkat.

"Bila sebelumnya di gorontalo hanya ada 6 Doktor, maka dengan jumlah perguruan tinggi sudah 13, menurut saya sudah hampir 100 Doktor yang tidak berada di lingkungan kampus, namun ada yang berkarir di birokrasi. utamanya pelayan publik harus lebih baik lagi" tandas Nelson.9bhc/shs)



 
   Berita Terkait > Pelayanan Publik
 
  Pelayanan Publik Jadi Tolok Ukur Kinerja Pemerintah
  Pantau Pelayanan Publik, Ombudsman Sidak Ke Bandara Soekarno Hatta
  Komisi II Desak ORI Perhatikan Pelayanan Publik di Perbatasan
  22 Juta Penduduk Terancam Tak Dapatkan Pelayanan Publik Terkait E-KTP
  Ombudsman: 'Negara Gagal Bila Pelayanan Publik Gagal'
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2