Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Pelayanan Publik
Refleksi Provinsi Gorontalo, Pelayanan Publik Masih Terbawah
Sunday 30 Dec 2012 20:43:40
 

Prof. Dr. Ir. Nelson Pomalingo, M.Pd.(Foto: Ist)
 
GORONTALO, Berita HUKUM - Usia Provinsi Gorontalo saat ini telah lebih dari satu dasawarsa, dari segi kemiskinan Provinsi yang sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara, angka kemiskinan masih berada pada level 40 persen, namun dengan jalannya pemerintahan hingga sekarang, kemiskinan menurun hingga 18 persen. namun tujuan dari pembentukan provinsi Gorontalo tidak saja dari segi peningkatan kesejahteraan rakyat saja, namun soal bagaimana pelayanan publik, dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

"Ternyata menurut penilaian Kementrian Menteri Dalam Negeri, dari segi pelayanan publik kita masih dianggap gagal, masih berada di sepuluh besar terbawah," ungkap Prof. Nelson Pomalingo, Minggu (30/12)

Rektor Unversitas Muhammadiyah Gorontalo ini mengatakan, pengembangan SDM bukan saja pada tingkat lokal tapi juga bagaimana bisa berkiprah ke tingkat nasional, Nelson mencontohkan putra-putra daerah yang sebelumnya telah berkarir hingga ke pusat. seperti Drs. H. Thayeb Mohammad Gobel dan putranya, Rachmat Gobel, Prof. John Ario Katili.

"Pasa Fadel dan Suharso Monoarfa, Putra Gorontalo yang berkiprah di pusat mungkin sudah tidak ada lagi," ujarnya.

Menurutnya, seharusnya ekonomi meningkat, pendidikan harus seiring dengan peningkatan pendidikan, dengan kondisi saat ini, Indeks Pembangunan manusia (IPM) masih 108.

Untuk itu katanya, dengan mengembangkan SDM lebih baik lagi, maka pelayanan publik akan ikut meningkat.

"Bila sebelumnya di gorontalo hanya ada 6 Doktor, maka dengan jumlah perguruan tinggi sudah 13, menurut saya sudah hampir 100 Doktor yang tidak berada di lingkungan kampus, namun ada yang berkarir di birokrasi. utamanya pelayan publik harus lebih baik lagi" tandas Nelson.9bhc/shs)



 
   Berita Terkait > Pelayanan Publik
 
  Pelayanan Publik Jadi Tolok Ukur Kinerja Pemerintah
  Pantau Pelayanan Publik, Ombudsman Sidak Ke Bandara Soekarno Hatta
  Komisi II Desak ORI Perhatikan Pelayanan Publik di Perbatasan
  22 Juta Penduduk Terancam Tak Dapatkan Pelayanan Publik Terkait E-KTP
  Ombudsman: 'Negara Gagal Bila Pelayanan Publik Gagal'
 
ads1

  Berita Utama
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel

Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai

PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus

Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot

 

ads2

  Berita Terkini
 
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel

Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai

PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus

Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot

Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2