JAKARTA, Berita HUKUM - Wimanjaya Keeper Liotohe selaku seorang guru, pengagum alm. Presiden Soekarno, menyampaikan bagaimana bisa pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) itu memaafkan secara halal bihalal saja. Sejatinya, justru 'supremasi hukum' harus didahulukan, baru rekonsiliasi. Itulah yang dikatakan tokoh penggugat Soeharto ketika Rezim Orde Baru berkuasa.

Negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. "Intinya harus diadili dulu seperti di Afrika saat rezim Nelson Mandela dimana diadili dulu Presiden kulit putih yang membunuh orang kulit hitam, baru diadili pula sistem rezim Mandela yang membunuh remaja kulit putih juga. Baru semua tenang," ungkap Wimanjaya Keeper Liotohe, Selasa (9/2).

"Disana justru 'supremasi hukum' didahulukan baru rekonsiliasi. Bila tidak ada supremasi hukum bagaimana bisa tenang. Bagaimana hak saya ? rumah saya ? hak saya ? bagaimana jika tidak ada rekonsiliasi. Jelas itu adalah melawan hukum, " imbuhnya lagi

"Kalau Jaksa Agung menuntut saya tidak secara hukum, maka jaksa Agungnya digugat. Karena dia melanggar konstitusi," tegasnya.

Lebih lanjut menurut Wimanjaya menceritakan kondisinya memang yang berani lawan Soeharto ketika itu mungkin hanya orang gila. "Pada 23 Januari 1994 di Tapos, ketika itu dikumpulkan perwira ABRI di lahan seluas 700 ha di peternakan Sapi. Dia (Alm,Soeharto) mengatakan 'ada orang gila berani melawan saya, orang itu sangat menderita di jaman orde baru'. Kaitan pidato di Tapos itu di hadapan 400 perwira dikatakan bahwa, ada orang gila berani mau merubah Pancasila. Selepas membaca buku, 3 buku saya '5 dosa Soeharto 3 jilid, '5 dusta Supersemar 2 jilid, '5 jilid Pembunuhan Rakyat Indonesia 3 juta dari Sabang sampe Merauke, dari Sanger sampe Rote 1965-1988," jelasnya lagi.

Sekarang Wimanjaya tetap gila menggugat Soeharto Rp.2,5 trilyun. Satu langkah sudah menang, dan akan siap melawan Jaksa Agung. "1 M, mudah-mudahan Jaksa Agung naik banding saya akan kontra banding. Mudah-mudahan 1 M menjadi 10 M, atau 26 M. Seperti Anas Urbaningrum saja naik banding bertambah, Wimanjaya naik banding juga ditambah dong," katanya lagi.

"Jika naik banding dari pihak Kejaksaan mudah mudahan saya akan kontra banding dan akan naik lagi menang," ucapnya, tampak dengan semangat.

Kemudian Wimanjaya menceritakan mengenai 'bentuk kerjasama' Proyek Otorita Kuningan antara Walikota dengan Yayasan, seperti yayasan Supersenar Soeharto, dengan pengusaha china (taipan). Yang menurutnya sampai hari ini proyeknya ibunya Tien Soeharto mengenai pembebasan tanah kuningan itu atas bantuan bank dunia sebesar 48 Miliar USD itu untuk membebaskan tanah dan membangun daerah kuningan. "Kan ada gedung patrajasa, dsb disana sekarang. Tempat tinggal (rumah) saya hanya seluas 250 meter tapi 2 tingkat. Dimana itu kejadian pas tahun 1970-an . Dalam 2 minggu harus pindah, Karena saya pernah diculik, tanah saya di kuningan dan proyek hanya dibayat separoh harganya. Ketika itu kemudian besoknya diculik , dibawa ke menteng pulo. Tapi saya berhasil lolos dan melapor ke polisi ketika itu," ungkapnya lagi.

"Gugatan saya di Bogor, ada tanah seluas satu (1) ha. Yang saya gugat ada 3 untuk Soeharto, yakni Jaksa Agung Jakarta Selatan. Keputusan sudah diputuskan dimana jaksa agung harus bayar Rp.1 (satu) milyar. Lalu kemudian di Jakarta Pusat, saya gugat Soeharto soal perihal buku saya yang dia pidato di Tapos. Buku saya dilarang, saya dipenjarakan, kemudian saya dicekal. Padahal saya tidak bersalah, setelah 25 kali sidang dinyatakan tidak bersalah," pungkas Wimanjaya, menceritakan kisahnya menuntut keadilan, saat diskusi publik Pokja Petisi 50 bertema, "Rehabilitasi dan Kompensasi Korban Rezim Order Baru: Membincang Perjuangan Menuntut Keadilan" di kawasan Kalibata, Pancoran Jakarta Selatan pada, Selasa (9/2).(bh/mnd)