JAKARTA, Berita HUKUM - Pemprov DKI Jakarta dianugerahi penghargaan Geo Innovation Award pada ESRI (Environmental Systems Research Institute) Indonesia User Conference 2019 kemarin. Ini merupakan Rekor yang pertama kali di Indonesia untuk industri geospasial dan bertujuan untuk menampilkan inovasi geospasial yang menginspirasi.

Penghargaan Geo Innovation Award kepada DKI Jakarta adalah menjadi kota pertama di Asia Tenggara yang diberikan Penghargaan tersebut, yang diterima Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Alhamdulillah, Pemprov DKI Jakarta dianugerahi penghargaan Geo Innovation Award pada ESRI Indonesia User Conference 2019 kemarin. DKI Jakarta dinilai berhasil melalui kebijakan open data berbasis geospasial: #JakartaSatu." tulis Anies dalam akun facebook.com/aniesbaswedan pada Jumat (23/8).

DKI Jakarta dinilai berhasil melalui kebijakan open data berbasis geospasial, Jakarta Satu. Melalui #JakartaSatu, ribuan data spasial mengenai pajak, tata ruang, pertanahan, aset Pemprov, dan perizinan dikumpulkan untuk menjadi dasar pengambilan kebijakan.

"DKI Jakarta menjadi kota pertama dan yang terbesar di Asia Tenggara yang membuka akses publik data spasial dasar untuk masyarakat luas, selama ini baru kota-kota di Amerika, Eropa dan Timur Tengah yang melakukannya," terangnya.

Penghargaan tersebut kata Anies diserahkan langsung oleh Mr. Jack Dangermond, Presiden dan Founder ESRI pada Kamis (22/8).

Sesudah pemberian penghargaan tersebut jelas Anies, mereka berdiskusi mengenai pengembangan one map, one data, one policy dalam membantu memecahkan berbagai tantangan di Jakarta.

"Penghargaan ini adalah penanda inovasi dan kolaborasi 42 SKPD di Pemprov DKI yang telah berbagi pakai data. InsyaAllah makin memantapkan kerja bersama kita di DKI Jakarta," tandasnya.

Diberitakan Kompas.com sebelumnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebelumnya telah meluncurkan program satu peta, satu data, dan satu kebijakan yang terangkum dalam program Jakarta Satu. https://jakartasatu.jakarta.or.id

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan, hal ini dilakukan untuk menerapkan skema good governance yang sistematis berdasarkan satu pengelolaan data.

"Melalui sistem ini, kebijakan yang diambil Pemprov DKI Jakarta dapat dilakukan secara konsisten berdasarkan pada kesamaan data dan informasi. Jadi, Jakarta Satu sebagai salah satu contoh perubahan menuju good governance sistematis yang sedang kita mulai," kata Anies melalui rilis tertulis yang Kompas.com terima, Rabu (12/13/18) lalu.

Dengan adanya program yang telah diluncurkan pada 17 Januari 2018 ini, data-data dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan terintegrasi dan dapat diakses langsung oleh Pemprov DKI Jakarta di dalam peta dasar tunggal.

"Nah dengan program ini, maka kita bisa terintegrasi. Harapannya, meningkatkan keakuratan, keputusan, dan kebijakan langsung bagi Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, kita juga bisa meningkatkan pendapatan," jelasnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi (Diskominfotik) DKI Jakarta Atika Nur Rahmania menerangkan, melalui program ini seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta tanpa kecuali akan memiliki satu acuan data dan peta yang sama.

"Melalui sistem ini, kebijakan yang diambil Pemprov dapat dilakukan secara konsisten berdasarkan pada kesamaan data dan informasi. Peta dan informasi data itu akan diperbarui secara berkala oleh setiap SKPD agar lebih akurat. Dengan Jakarta Satu berarti Jakarta semakin meningkatkan lagi pemanfaatan Big Data," kata Atika.(fb/ab/tribunnews/bh/sya)