Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Krisis Papua
Ribuan Warga Papua Berdemo Tuntut Kemerdekaan
Friday 18 Nov 2011 00:06:31
 

Kongres Rakyat Papua III di Jayapura menyatakan kemerdekaan Papua dari Indonesia (Foto: AFP Photo)
 
MANOKWARI (BeritaHUKUM.com) – Ribuan orang yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Dewan Rakyat Papua (DRP) menggelar unjuk rasa besar-besaran di Manokwari, Papua Barat, Kamis (17/11). Mereka menyerukan pemisahan Papua dari Indonesia.

Pernyataan tersebut mereka sampaikan di kantor DPRD Papua Barat. Tuntutan pemisahan itu dari petisi berisi yang diklaim sebagai pernyataan rakyat Papua. Dengan pernyataan kemerdekaan ini, mereka tidak lagi memikirkan opsi referendum.

Menorut tokoh masyarakat dan gereja Papua Barat, ML Wanma, isi petisi itu antara lain mempertegas pernyataan kemerdekaan Papua. Petisi itu pun kemudian diserahkan kepada DPRD Papua Barat untuk selanjutnya diteruskan kepada pemerintah pusat di Jakarta

"Papua sudah merdeka sejak Kongres Rakyat Papua III di Jayapura sekaligus telah terbentuk pemerintahan transisi. Atas dasar ini, kami sudah merdeka dan menolak semua jenis tawaran pemerintah Jakarta," jelasnya, seperti dikutip BBC.

Selain menyampaikan petisi untuk pemerintah Indonesia, para pengunjuk rasa juga meminta Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama memberikan dukungan penuh untuk kemerdekaan Papua.

"Saya sudah menyurati Kedubes AS di Jakarta dan pihak kedutaan merasa senang, karena kami mempercayai Presiden Obama. Rakyat Papua juga meminta Obama menggunakan pengaruhnya untuk mendesak Jakarta mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan masalah di sini," tandasnya.

Ketika ditanya kekhawatiran pihak Jakarta akan menanggapi dengan keras pernyataan kemerdekaan ini, Wanma mengatakan, dirinya hanya berharap masyarakat sudah siap dengan konsekuensinya. "Saya tidak tahu apakah kami siap menghadapi militer Indonesia. Kami dengar TNI sudah menambah dua batalion di Papua Barat," ujar rohaniwan ini.

Situasi politik Papua memanas, setelah aparat keamanan membubarkan KRP III pada pertengahan Oktober lalu. Pemerintah RI sejauh ini berupaya mengedepankan dialog untuk menyelesaikan masalah di provinsi paling timur itu.(bbc/ans)



 
   Berita Terkait > Krisis Papua
 
  Komisi I Berencana Membentuk Panja Papua
  Tokoh Muda Papua: Pembangunan Integrasi di Papua Telah Gagal
  Keseriusan DPR Tangani Konflik Papua Dipertanyakan Pengamat
  Terkait Peristiwa Penembakan di Papua, DPR Akan Panggil Kapolda Papua
  Pemimpin Kudeta Papua Nugini Langsung Diadili
 
ads1

  Berita Utama
Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

Istana Dukung Kejagung Bersih-bersih di Pertamina: Akan Ada Kekagetan

Megawati Soekarnoputri: Kepala Daerah dari PDI Perjuangan Tunda Dulu Retreat di Magelang

Usai Resmi Ditahan, Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi

 

ads2

  Berita Terkini
 
BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

10 Ribu Buruh Sritex Kena PHK, Mintarsih Ungkap Mental Masyarakat Terguncang

Anak 'Crazy Rich' Alam Sutera Pelaku Penganiayaan, Sudah Tersangka Tapi Belum Ditahan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2