JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul punya pendapat sendiri soal rotasi Fahri Hamzah yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR dipindahkan ke Komisi VI yang mengawasi bidang BUMN. Kepindahan Fahri tersebut konon disebut-sebut sebagai hukuman bagi Fahri karena pernah mengusulkan untuk membubarkan KPK.

"Menurut saya pribadi, itu sebuah punishment. Sebab, dia (Fahri Hamzah) itu membuat kredibilitas DPR turun dengan usulannya untuk membubarkan KPK. Dia melawan arus, karena statement yang tidak prorakyat itu,” kata Ruhut kepada wartawan di gedung DPR, Rabu (16/11).

Menurut Ruhut, Presiden SBY tidak pernah ikut campur soal masalah ini. Hukuman itu murni diberikan PKS terhadap Fahri. Selain DPR, statement Fahri tersebut juga telah membuat rakyat tidak simpatik lagi terhadap PKS. "Itu murni dari PKS, karena polling PKS turun. Statement itu yang membuat rakyat tidak simpatik, sebab PKS selalu mencitrakan diri sebagai partai paling suci. Jika memang suci yang artinya bersih, sebaiknya PK harus mendukung KPK, bukan membubarkannya,” imbuh dia.

Menanggapi pernyataan Ruhut Sitompul itu, Ketua DPP PKS Bidang Advokasi Hukum dan HAM Aboebakar Alhabsy meminta politisi lain tidak mencampuri kebijakan partai lain. “Jangan mengurus dapur orang lain. Bang Ruhut tidak mengerti kondisi internal PKS, jangan bikin penilaian sendiri,” ujarnya.(tnc/rob)