Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Pilpres 2014
SBY: Ani Yudhoyono takkan Maju Capres 2014
Thursday 15 Dec 2011 21:28:17
 

Ani Yudhoyono (Foto: Ist)
 
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa istrinya, Ani Yudhoyono takkan maju dalam Pilpres 2014 mendatang. Penegasan ini disampaikannya dalam sarasehan Partai Demokrat di Jakarta, Kamis (15/12) malam.

Menurut dia, masalah ini sudah berulang kali disampaikannya kepada publik. Namun, karena persoalan ini kerap dimunculkan media, dirinya merasa perlu menegaskan kembali. “Jika masih ada yang Tanya, apa Ibu Ani akan maju dalam Pilpres 2014, maka jawaban saya, 100 persen tidak ada niatan untuk itu," tandasnya.

Mengenai capres muda pada 2014, SBY menegaskan bahwa dalam demokrasi, siapa pun memiliki kesempatan yang sama untuk maju dalam Pilpres. Tapi hal ini tentunya asal memenuhi syarat UU dan memiliki kemampuan, dengan begitu mereka berhak untuk maju dalam Pilpres mendatang.

SBY juga menyatakan sikap yang sama dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengenai belum saatnya bagi partai ini gembar-gembor soal Capres 2014. Pada saatnya nanti, Demokrat akan mengumumkan siapa Capres-Cawapres 2014.

"Apakah Demokrat berpasangan dengan parpol lain pada 2014? Atau melangkah sendiri seperti SBY-Boediono saat ini? Atau mendukung salah satu Capres? itu jawabannya nanti. Untuk menjadi Presiden itu harus maunya rakyat, bukan maunya Partai Demokrat," ujarnya.

Pendiri Partai Demokrat ini juga berpesan, agar masing-masing parpol bertindak fair dalam kompetisi meraih kekuasaan di Indonesia. Apalagi saat ini kritik terhadap parpol dan harapan rakyat terhadap parpol makin mengemuka. Untuk itu, ia mengajak agar seluruh keluarga besar Partai Demokrat mendengarkan suara rakyat dan melakukan intropeksi.

Kompetisi meraih kekuasaan secara fair itu, lanjut dia, harus diterapkan saat bersaing meraih posisi internal partai, kompetisi pemilihan di daerah mulai dari Bupati, Walikota, dan Gubernur, pemilihan di lembaga pemerintahan maupun nonpemerintahan hingga Pilpres. “Jangan menunjukan permusuhan. Demokrasi yang matang ditandai dari sisi keterbukaan," imbuhnya.(tnc/wmr)



 
   Berita Terkait > Pilpres 2014
 
  Jelang Pilpres, Bang Yos 'Nyekar' ke Asta Tinggi
  Bupati Gorontalo Minta Dahlan Gandeng Bupati Kutai Timur Kepilpres
  Pilpres 2014, Jika Tanpa Jokowi Bukan Pemilu
  Politisi Narsis, Jalankanlah Politik Etis
  Jelang Pilpres 2014, Idham: Partai Tidak Mau Kalah Start
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2