Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Politik
SBY: Kritik Tidak Sama dgn 'Menghujat & Mengganggu'
2016-02-10 11:40:45
 

Bersama Presiden @Jokowi, SBY menghadiri peresmian gedung baru KPK di Jakarta. Dukungan kpd KPK sangat diperlukan.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono GCB AC, atau dikenal dengan inisial SBY memberikan komentar di hari Pers Nasional pada 9 Februari 2016. SBY memberikan ucapan dan kritikan kepada pemerintah untuk perbaikan bangsa Indonesia kedepan agar lebih baik dan sukses.

"Semua tahu kemerdekaan pers penting. Kontrol pers thdp kekuasaan penting. Bukan sebaliknya pers dikontrol kekuasaan." tulis SBY, pada akun media sosial twitter pribadinya @SBYudhoyono.

"Namun semua tahu pers harus bertanggung jawab. Pemberitaan harus obyektif & akurat, juga harus adil & tak tebang pilih." ungkapnya.

"Jadi, tinggal melaksanakan kan? Selamat Hari Pers Nasional 9 Februari 2016. Jayalah pers Indonesia - merdeka, berani & adil." bunyi tweet SBY.

Selanjutnya, SBY menegaskan pemerintah akan sukses dalam menjalankan tugasnya bila siap dikritik.

"Kalau hal ini benar adanya, Presiden & Pemerintah akan sukses laksanakan tugasnya. Kritik tidak sama dgn "menghujat & mengganggu", tegas SBY, pada Selasa (9/2).

"Saya gembira dengar pernyataan Jubir Presiden Johan Budi-Presiden mau dikritik dan juga Menko Polhukam,'pemerintah siap dikritik'," tweep @SBYudhoyono.

Presiden ke-6 RI itu mengatakan bila Presiden dan pemerintah siap dikritik maka akan sukses melakukan tugasnya karena kritik tidak sama dengan menghujat dan menganggu.

Dengan pernyataan yang disampaikan Johan Budi dan Menko Polhukam itu, Yudhoyono mengharapkan tidak ada lagi pesan-pesan ketidaksenangan atas sejumlah kicauannya di twitter yang memberi masukan kepada pemerintah atas sejumlah hal.

"Mudah-mudahan tak ada lagi "pesan-pesan ketidaksenangan" atas tweet saya. Saya bisa menghirup kembali segarnya udara demokrasi." tulis SBY.

"Bagus jika rakyat tidak takut bicara. Tentu bicara yang tepat, diperlukan (necessary), santun (civilized) dan bertanggungjawab," jelas SBY.

Dalam kicauannya, Yudhoyono juga mengatakan hingga saat ini partai yang dipimpinnya, Partai Demokrat, konsisten mendukung pemerintah bila kebijakannya benar dan memberikan koreksi bila kebijakan pemerintah salah.

"Sementara, Partai Demokrat konsisten utk katakan "Demokrat Tetap NON-BLOK, Tak Masuk KIH & Tak Masuk KMP". Ya, Non-Blok".

"Partai Demokrat juga konsisten utk katakan "Pemerintah Benar, Kami Dukung; Pemerintah Salah, Kami Koreksi". Jelas & Tegas!," tulis SBY, sebagai politisi senior Indonesia dan dikenal sebagai pribadi dan berpolitik dengan santun.

"Selamat bertugas Presiden Jokowi dan Kabinet Kerja. Semoga sukses. Stabilitas, pembangunan ekonomi dan demokrasi sama pentingnya," kata SBY.(tw/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Politik
 
  Akademikus kritik narasi optimisme pemerintah: Jauh dari realitas, minim empati
  Dasco Gerindra: Prabowo dan Megawati Tak Pernah Bermusuhan, Saya Saksinya
  Moralitas dan Spiritualitas Solusi Masalah Politik Nasional Maupun Global
  Tahun Politik Segera Tiba, Jaga Kerukunan Serta Persatuan Dan Kesatuan
  Memasuki Tahun Politik, HNW Ingatkan Pentingnya Siaran Pemberitaan yang Sehat
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2