Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Partai Demokrat
SBY: Politik Identitas Makin Mengemuka
2018-11-14 07:05:35
 

Lagu Mars Demokrat dikumandangkan sebelum Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuka acara Pembekalan Calon Anggota Legislatif (caleg) Partai Demokrat di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Sabtu (10/11).(Foto: DPP-PD)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai politik identitas semakin mengemuka setelah Pilkada DKI Jakarta 2017 silam.

Hal itu disampaikan SBY dalam pidato sambutan pembekalan calon anggota legislatif (caleg) Partai Demokrat di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Sabtu (10/11).

"Sejak berlangsungnya Pilkada Jakarta 2017 lalu saya berani mengatakan bahwa politik kita telah berubah. Yang berubah adalah makin mengemukanya politik identitas, atau politik SARA dan politik yang sangat dipengaruhi oleh ideologi dan paham," kata SBY.

Ia menyadari, identitas sosial dan ideologi tak mungkin dipisahkan dari politik. Namun ia menilai hal itu tak baik jika sudah ekstrem pengaruhnya.

Apa lagi, sambung SBY, Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki riwayat panjang konflik ideologi dan identitas. Konflik tersebut terjadi sejak era kepresidenan Soekarno hingga sekarang.

Karena itu, ia berharap politik identitas dan SARA tidak esktrem pengaruhnya dalam Pemilu 2019.

"Oleh karena itu Partai Demokrat mengajak dan meyerukan kepada saudara-saudara kami para komponen bangsa, juga para elite politik serta pemimpin-pemimpin partai politik untuk sekali lagi bersama-sama mencegah terjadinya politik identitas dan benturan ideologi dan paham," kata dia.

"Jangan sampai menjadi ekstrem, lihat apa yang terjadi di banyak negara di dunia saat ini, bukan hanya di Timur Tengah, tapi juga di negara lain yang mengalami mala petaka besar karena politik identitas, politik dengan kebencian yang mendalam, benturan ideologi," lanjut SBY.

Adu Gagasan

SBY juga mengimbau kubu pasangan capres dan cawapres, Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga untuk lebih mengedepankan adu gagasan dan program yang akan ditawarkan. Menurutnya, adu gagasan terkait kebijakan, program, serta solusi lebih ditunggu rakyat Indonesia.

"Kita berharap kontestasi Pilpres lebih mengedepankan kebijakan dan program serta solusi terhadap persoalan rakyat sekarang ini," kata SBY.

Meskipun Partai Demokrat, tergabung dalam koalisi Indonesia Adil Makmur, SBY menilai kedua kubu belum menitikberatkan kepada program dan kebijakan.

"Mengedepankan apa yang ingin dilakukan oleh beliau-beliau itu, kalau Insya Allah terpilih memimpin Indonesia lima tahun mendatang, apa yang akan dilakukan untuk negara, untuk rakyatnya," ujarnya.

Menurutnya, kedua pasangan sudah harus memaparkan rumusan kebijakannya di bidang ekonomi, bidang kesejahteraan, bidang hukum dan bidang pertahanan ketahanan, atau hubungan internasional. Ketimbang, kedua pasangan calon lebih banyak beradu argumen di luar substantif yang justru membuat masyarakat terbelah.

"Ketimbang tanpa disadari yang mengemuka adalah dieksploitasinya perbedaan identitas, perbedaan ideologi dan perbedaan paham," ucap SBY.(Kompas/Republika/dik/demokrat/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Partai Demokrat
 
  Mahkamah Agung RI Kabulkan PK Moeldoko Soal DPP Partai Demokrat, Sudah Tergister
  Pernyataan SBY dan AHY Dipolisikan, Herman Khaeron: Si Pelapor Hanya Cari Panggung
  Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan: Fakta Big Data, Pembangunan Era Pres SBY Lebih Baik Dibanding Era Pres Jokowi
  Alasan Partai Demokrat Kabupaten Klaten Desak Anggota DPRD HS Mundur
  Sambut Rakernas PKS, AHY: Temanya Sejalan dengan Semangat Partai Demokrat
 
ads1

  Berita Utama
Permohonan Praperadilan Tom Lembong Ditolak, Jampidsus Lanjutkan Penyidikan

Polri Bongkar Jaringan Clandestine Lab Narkoba di Bali, Barang Bukti Mencapai Rp 1,5 Triliun

Komisi XIII DPR Bakal Bentuk Panja Pemasyarakatan Usai 7 Tahanan Negara Kasus Narkoba Kabur dari Rutan Salemba

Pakar Hukum: Berdasarkan Aturan MK, Kepala Daerah Dua Periode Tidak Boleh Maju Lagi di Pilkada

 

ads2

  Berita Terkini
 
Permohonan Praperadilan Tom Lembong Ditolak, Jampidsus Lanjutkan Penyidikan

Hari Guru Nasional, Psikiater Mintarsih Ingatkan Pemerintah Agar Segera Sejahterakan Para Guru

Polri Bongkar Jaringan Clandestine Lab Narkoba di Bali, Barang Bukti Mencapai Rp 1,5 Triliun

Judi Haram dan Melanggar UU, PPBR Mendesak MUI Mengeluarkan Fatwa Lawan Judi

Komisi XIII DPR Bakal Bentuk Panja Pemasyarakatan Usai 7 Tahanan Negara Kasus Narkoba Kabur dari Rutan Salemba

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2