Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Partai Demokrat
SBY Tak Bisa Obati Elektabilitas Demokrat
Monday 10 Feb 2014 13:40:57
 

Ilustrasi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Ketua Umum Partai Demokrat.(Foto: BH/put)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai tidak dapat menyelamatkan partai.

Penilaian itu disampaikan pengamat politik dari Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, kepada inilah.com, Jakarta, Senin (10/2).

"Itu tidak menolong untuk pemulihan elektabilitas, faktor kinerja pemerintah yang biasa saja, tidak ada kemajuan yang berarti," kata Andrinof.

SBY sebelumnya dianggap sebagai penyelamat Demokrat. Ia diangkat menjadi ketua umum dalam Kongres Luar Biasa di Bali, beberapa waktu lalu.

Hingga kini, elektabilitas Demokrat masih buruk. Kasus tindak kejahatan korupsi yang menyeret beberapa kader partai tersebut sebagai salah satu penyebab hilangnya kepercayaan publik.

"Hilangnya kepercayaan terutama karena skandal korupsi yang melanda kadernya, karena itu tidak bisa ditutupi," tegasnya, seperti dilansir pada laman inilah.com.

Andrinof menilai peluang Demokrat masih terbuka. Namun, besar kemungkinan perolehan suara akan anjlok.

"Kalau saya melihat lembaga survei yang saya percayai, saya melihat Demokrat akan anjlok. Kalau memperkirakan suara Demokrat itu sekitar 9-10 persen. Kalau untuk lolos ke parlemen masih aman," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Partai Demokrat saat ini merupakan partai yang sedang mengalami krisis. Citra partai semakin anjlok dan dipandang negatif oleh publik.

Berdasarkan hasil survei Political Communication (Polcom) Institute, 34,2 persen responden menganggap Demokrat dilanda krisis karena beberapa kadernya terlibat kasus korupsi.

"Penyebab utamanya banyak kader yang terlibat korupsi, mulai dari kasus Wisma Atlet, Kemendiknas, Hambalang," ujar Direktur Polcom Institute Heri Budianto, Minggu (9/2).(rok/inc/bhc/rby)



 
   Berita Terkait > Partai Demokrat
 
  Mahkamah Agung RI Kabulkan PK Moeldoko Soal DPP Partai Demokrat, Sudah Tergister
  Pernyataan SBY dan AHY Dipolisikan, Herman Khaeron: Si Pelapor Hanya Cari Panggung
  Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan: Fakta Big Data, Pembangunan Era Pres SBY Lebih Baik Dibanding Era Pres Jokowi
  Alasan Partai Demokrat Kabupaten Klaten Desak Anggota DPRD HS Mundur
  Sambut Rakernas PKS, AHY: Temanya Sejalan dengan Semangat Partai Demokrat
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2